Gubernur Helmi Hasan Evaluasi Kinerja OPD Pemprov Bengkulu, Soroti SDM dan Efisiensi Anggaran 2026

Ringkasan Berita:

1. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan melakukan evaluasi kinerja seluruh OPD Pemprov Bengkulu.
2. Evaluasi digelar di Aula Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu pada Senin (29/12/2025).
3. Kinerja OPD dinilai cukup baik, namun masih perlu penyempurnaan pada aspek SDM.
4. Evaluasi mencakup capaian program APBD dan program Pemerintah Pusat tahun 2025.
5. Pembahasan juga mencakup agenda dan kebijakan tahun 2026.

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Panji Destama

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU – Gubernur Bengkulu Helmi Hasan melakukan evaluasi terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Evaluasi tersebut dilaksanakan di Aula Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu, Senin (29/12/2025).

Helmi menyampaikan bahwa secara keseluruhan kinerja OPD dinilai cukup baik, meski masih terdapat sejumlah catatan yang perlu diperbaiki, salah satunya terkait sumber daya manusia (SDM).

“Evaluasi kinerja kita di tahun 2025, Alhamdulillah cukup memuaskan, baik dari program APBD maupun program dari Pemerintah Pusat, jadi memang seluruh sudah menyampaikan progresnya,” ungkap Helmi saat diwawancarai TribunBengkulu.com di Aula Merah Putih, Senin (29/12/2025).

Helmi menjelaskan bahwa terdapat satu aspek yang perlu dilakukan penyempurnaan, yakni terkait kualitas SDM, yang menurutnya membutuhkan waktu dan proses bertahap.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa secara umum kinerja OPD sudah berjalan dengan baik, sekaligus membahas sejumlah agenda untuk tahun 2026 mendatang.

“Ada satu hal yang harus dilakukan penyempurnaan, yaitu manusianya, memang perlu waktu dan segala macam, tapi secara keseluruhan kinerja OPD cukup baik, ada juga pembahasan tahun 2026,” tutur Helmi.

Helmi juga menjelaskan bahwa dalam pembahasan tahun 2026 tersebut, turut dibahas surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri terkait kebijakan efisiensi anggaran.

Surat edaran tersebut menekankan agar pemerintah daerah tetap melakukan efisiensi anggaran dalam penyusunan program ke depan.

“Kita juga membahas soal 2026, ada surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan efisiensi anggaran,” jelas Helmi.

Dalam pembahasan itu, efisiensi diarahkan pada program-program yang telah disepakati namun tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Anggaran hasil efisiensi tersebut selanjutnya akan dialihkan ke program-program yang dinilai lebih dibutuhkan oleh masyarakat.

Program prioritas tersebut meliputi sektor infrastruktur, kesehatan, hingga pendidikan.

“Efisiensi dilakukan dari program-program yang sudah disepakati, yang tidak bersentuhan langsung dengan rakyat untuk dilakukan efisiensi, anggarannya dialihkan untuk program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, seperti infrastruktur, kesehatan hingga pendidikan dan hal-hal yang dibutuhkan masyarakat,” tutup Helmi.

Gabung grup Facebook TribunBengkulu.com untuk informasi terkini