Bengkulu Usulkan 6.000 Sambungan Listrik Gratis untuk Warga Kurang Mampu

Ringkasan Berita:

1. Pemprov Bengkulu menargetkan usulan 6.000 sambungan listrik gratis.
2. Sekitar 4.500 data calon penerima sudah masuk dalam basis data.
3. Program menyasar rumah tangga miskin yang belum memiliki akses listrik.
4. Persyaratan meliputi KK, KTP, dan rekomendasi kepala desa.
5. Pendanaan dari APBN dan pemasangan dilakukan oleh PLN.

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Panji Destama

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mendorong program listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu.

Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, Rico Yulyana, mengungkapkan bahwa pihaknya menargetkan pengusulan sebanyak 6.000 titik sambungan listrik gratis kepada pemerintah pusat.

“Saat ini usulan yang akan kami naikkan sebanyak 6.000 titik. Paling lambat akan diajukan pada 31 April ke Kementerian ESDM,” ungkap Rico saat dihubungi di Bengkulu, Sabtu (4/4/2026).

Ia menjelaskan, hingga saat ini sebanyak kurang lebih 4.500 data calon penerima sudah masuk ke dalam basis data.

Jumlah tersebut juga mencakup data masyarakat yang pada tahun sebelumnya belum sempat menerima bantuan serupa.

“Sekitar 4.500 data sudah terinput, termasuk sebagian data tahun lalu yang belum mendapatkan bantuan,” jelas Rico.

Pendataan dan Sinkronisasi

Saat ini, pihaknya masih melakukan sinkronisasi data dengan kementerian, terutama untuk memastikan titik-titik yang benar-benar belum teraliri listrik.

Program ini, kata Rico, tidak difokuskan pada wilayah tertentu, melainkan berdasarkan data yang masuk dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu.

“Tidak ada fokus pada kabupaten tertentu, semua berdasarkan data yang masuk. Ini mencakup 10 kabupaten/kota,” ujar Rico.

Sasaran dan Persyaratan

Adapun sasaran utama program ini adalah rumah tangga miskin yang belum memiliki akses listrik.

Untuk dapat diusulkan sebagai penerima, masyarakat harus melengkapi sejumlah persyaratan, di antaranya fotokopi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta rekomendasi dari kepala desa.