Dubes Iran Tanggapi Ide Prabowo Jadi Mediator Konflik AS-Iran: Tak Ada Perundingan atau Mediasi

Ringkasan Berita:

• Prabowo Subianto tawarkan diri jadi mediator konflik AS–Iran, menuai kritik.
• Dino Patti Djalal nilai usulan itu tidak realistis dan sulit terwujud.
• Dubes Iran Mohammad Boroujerdi apresiasi Indonesia, tapi tegaskan tak ada negosiasi efektif dengan AS.
• Dino sebut mediasi berisiko secara politik bagi Prabowo.
• Kemlu RI tegaskan Indonesia siap fasilitasi dialog jika disetujui kedua pihak.

TRIBUNBENGKULU.COM - Sebelumnya Prabowo Subianto menyampaikan usulannya sebagai mediator atas konflik Amerika Serikat dan Iran. 

Usulan Prabowo Subianto itu sempat menuai beragam kritikan karena dianggap kurang tepat. 

Salah satunya Mantan Duta Besar RI, Dino Patti Djalal menanggapi kesiapan Presiden Prabowo Subianto menjadi mediator konflik Washington dan Iran.

Menurutnya, wacana tersebut semestinya melalui pertimbangan matang sebelum disampaikan ke ruang publik.

"Sebagai political scientist yang independen dan juga sebagai mantan diplomat Indonesia, saya heran kenapa ide ini tidak difilter (dipikirkan) dulu sebelum diumumkan karena sangat tidak realistis," ungkapnya dalam video di akun X pribadinya, @dinopattidjalal, Minggu (1/3/2026).

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI itu kemudian mengulas karakter kebijakan luar negeri Washington saat mengambil opsi militer.

Ia menekankan bahwa Amerika Serikat hampir tidak pernah membuka ruang mediasi pihak ketiga ketika sudah memutuskan menyerang musuhnya.

Kendati demikian, kini Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, merespons tawaran Presiden Prabowo Subianto sebagai mediator usai serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran. 

Boroujerdi mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi Pemerintah Indonesia yang telah bersedia memfasilitasi usai serangan tersebut. 

Namun Iran berpandangan bahwa sampai saat ini tidak ada mediasi atau perundingan yang berdampak secara signifikan.

“Kami meyakini bahwa saat ini tidak ada negosiasi dan perundingan apa pun dengan pemerintah Amerika yang akan berguna, karena mereka tidak terikat dan tidak patuh pada hasil apa pun,” tegas Boroujerdi dalam jumla pers di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2026).

Meski begitu, Boroujerdi berharap negara-negara Islam menilai serangan AS dan Israel ke Iran sebagai tindakan ilegal dan turut mendukung Iran dengan menyampaikan kecaman keras.

Selain itu, ia berharap negara-negara Islam mendukung Iran melalui mekanisme organisasi internasional, seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 

“Dan ketiga, agar menjalankan kampanye 'Katakan Tidak pada Perang' dan menolak perang di seluruh dunia serta menunjukkan penentangan mereka terhadap segala jenis peperangan,” tegas dia.

Tidak Mungkin Terjadi

Juru Bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada kurun 2004-2010 itu meyakini ide Prabowo menjadi penengah AS dan Iran tidak akan terjadi.

"Kalau Presiden Prabowo merencanakan untuk terbang ke Teheran untuk melakukan mediasi, tidak mungkin Presiden Trump atau Menteri Luar Negeri Marco Rubio sebagai pihak yang menyerang Iran akan bersedia berkunjung ke Teheran."

"Ini tidak realistis dan tidak akan mungkin terjadi. Kita harus jujur mengenai hal ini," tegasnya.

Dan tambah tidak mungkin lagi, lanjut Dino, dalam upaya mediasi berarti Presiden Prabowo harus bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai pihak yang paling utama menyerang Iran.

"Dan ini kan secara politik, diplomatik, dan juga logistik tidak mungkin terjadi, dan ini akan menjadi political suicide atau bunuh diri politik bagi Presiden Prabowo di dalam negeri," ungkapnya.

"Jadi saya sungguh tidak tahu dari mana datangnya ide yang menakjubkan ini agar Presiden Prabowo terbang ke Teheran untuk menjadi mediator konflik segitiga ini," lanjutnya. 

"Ini tidak realistis dan tidak akan mungkin terjadi. Kita harus jujur mengenai hal ini," tegasnya.

Dan tambah tidak mungkin lagi, lanjut Dino, dalam upaya mediasi berarti Presiden Prabowo harus bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai pihak yang paling utama menyerang Iran.

"Dan ini kan secara politik, diplomatik, dan juga logistik tidak mungkin terjadi, dan ini akan menjadi political suicide atau bunuh diri politik bagi Presiden Prabowo di dalam negeri," ungkapnya.

"Jadi saya sungguh tidak tahu dari mana datangnya ide yang menakjubkan ini agar Presiden Prabowo terbang ke Teheran untuk menjadi mediator konflik segitiga ini," lanjutnya. 

Posisi Indonesia Harus Tegas

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri itu menilai, yang paling penting bagi Indonesia bukan mencari peran sebagai juru damai dalam konflik ini karena ini tidak realistis.

"Tapi justru untuk menegaskan posisi Indonesia secara jelas, secara tegas, dan secara lugas. Kita harus berani menyatakan apa yang benar, benar dan apa yang salah, salah, apa pun risikonya," tekannya.

Ia menegaskan, serangan Amerika dan Israel terhadap Iran itu bertentangan dengan segala prinsip yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam pidato bersejarah di Sidang Majelis Umum PBB tahun lalu.

"Dan kita harus selalu konsisten menegakkan prinsip perdamaian dan norma-norma hukum internasional. Kita tidak mau nanti sejarah mencatat tidak ada satu pun skenario di mana Indonesia bersedia untuk mengkritik aksi dari negara adidaya, apa pun yang dilakukan negara adidaya tersebut."

"Dan kalau ini terjadi berarti politik luar negeri kita tidak lagi politik bebas aktif," ungkapnya.

Dino mengingatkan, sejarah mencatat Indonesia tidak ragu untuk bertentangan atau berbeda pendapat dengan Amerika Serikat.

Baik dalam kasus serangan Amerika terhadap Irak, mengenai Konvensi Hukum Laut PBB, mengenai keanggotaan Republik Rakyat Tiongkok di PBB, dan lain sebagainya.

"Berbeda pendapat itu tidak berarti bermusuhan dan bermitra tidak juga berarti kita nurut atau tunduk dengan Amerika Serikat," ungkapnya.

Usulan untuk Prabowo

Lebih lanjut Dino menganjurkan agar Prabowo menulis surat kepada Donald Trump yang memberitahukan bahwa Indonesia akan menangguhkan pengiriman pasukan perdamaian untuk International Stabilization Force (ISF) di Gaza sambil mengkaji ulang situasi serius yang sekarang sedang berkembang di Timur Tengah.

"Melalui pesan ini terhadap Presiden Donald Trump, kita juga sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang berprinsip, yang berpendirian, dan tidak mudah di-take for granted oleh negara lain. Apalagi Hamas dan kelompok lain di Palestina mempunyai kedekatan khusus dengan Iran, dan dampaknya pasti ada," ungkapnya.

Apalagi, lanjutnya, pasukan perdamaian Indonesia nanti praktis akan berada di bawah komando Amerika Serikat dan di bawah kendali Donald Trump sebagai ketua dari Board of Peace.

"Di bawah kepemimpinan Donald Trump yang sulit diprediksi, yang sering melanggar hukum internasional, dan sering memaksakan kehendaknya pada negara lain terutama yang lemah, kita harus menghindari risiko pasukan Indonesia terjebak dalam komplikasi yang mungkin timbul dari konflik segitiga Amerika-Israel-Iran yang masih akan terus berkembang."

"Pikirkan dengan matang-matang dan saksama. Validasi sejarah jauh lebih penting daripada validasi dari Gedung Putih," tekan Dino.

Pernyataan Kemlu RI

Melalui akun X resmi @Kemlu_RI, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyebut Presiden Prabowo bersedia terbang ke Teheran untuk menjadi mediator.

Berikut pernyataan lengkap Indonesia:

"Indonesia sangat menyesalkan gagalnya perundingan antara AS dan Iran, yang telah berdampak pada eskalasi militer di kawasan Timur Tengah. Indonesia menyerukan seluruh pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog dan diplomasi."

"Indonesia kembali menekankan pentingnya menghormati kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara serta menyelesaikan perbedaan melalui cara damai."

"Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif dan apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi."

"Peningkatan ketegangan di Timur Tengah berpotensi mengganggu stabilitas kawasan serta perdamaian dan keamanan dunia."

"WNI di wilayah terdampak diimbau tetap tenang, waspada, mengikuti arahan otoritas setempat, dan menjaga komunikasi dengan Perwakilan RI terdekat," tulis Kemlu.

Sumber: Kompas.com