Kepala BGN Buka Suara Soal Kaos Kaki Rp100 Ribu: Bukan Pengadaan Tapi Program SPPI

Ringkasan Berita:

• Mahfud MD menyoroti anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) dalam program MBG yang disebut mencapai sekitar Rp1 triliun.
• Sejumlah pos pengeluaran seperti motor listrik, laptop, hingga kaos kaki Rp100 ribu ikut menjadi sorotan publik.
• Mahfud MD menyebut adanya dugaan pemborosan dan membandingkan harga kaos kaki dengan harga pasaran.
• Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan informasi pengadaan yang beredar tidak sepenuhnya benar dan perlu diluruskan.

 

TRIBUNBENGKULU.COM - Isu mengenai pengadaan kebutuhan operasional oleh Badan Gizi Nasional (BGN) belakangan ini ramai diperbincangkan publik.

Perhatian masyarakat tersedot setelah beredarnya sebuah video di media sosial yang menyebut adanya anggaran hingga Rp4 triliun untuk pembelian berbagai perlengkapan, mulai dari alat dapur dan makan, hingga laptop dan kaos kaki.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BGN, Dadan Hindayana, memberikan klarifikasi.

Ia mengakui bahwa pengadaan memang dilakukan, namun menegaskan bahwa angka yang beredar tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Menurutnya, setiap proses pengadaan telah dirancang secara cermat dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata.

Tidak ada pembelian dalam jumlah besar seperti yang ramai diperbincangkan.

"Pengadaan itu ada, tetapi tidak sebanyak yang disebutkan. Misalnya laptop 32.000 unit dan alat makan senilai Rp4 triliun sama sekali tidak benar," tegas Dadan dalam keterangannya di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2025, jumlah laptop yang diadakan di lingkungan BGN hanya mencapai sekitar 5.000 unit, jauh dari angka yang beredar di publik.

“Pengadaan laptop bukan 32.000 unit seperti yang beredar, tetapi hanya sekitar 5.000 unit sepanjang 2025,” tutur dia.

Tak hanya soal laptop, isu mengenai pengadaan kaos kaki juga ikut disorot.

Menanggapi hal ini, Dadan meluruskan bahwa kaos kaki tersebut bukan bagian dari pengadaan BGN.

Ia menjelaskan bahwa perlengkapan tersebut merupakan bagian dari kebutuhan peserta dalam program pendidikan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), yang pelaksanaannya berada di bawah Universitas Pertahanan.

Dengan penjelasan ini, BGN menegaskan bahwa informasi yang beredar perlu disikapi secara hati-hati agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Ia menyebut, pelaksanaan pendidikan SPPI dilakukan di Universitas Pertahanan dengan menggunakan anggaran dari BGN yang dikelola melalui mekanisme swakelola tipe 2. 

Dalam skema ini, pelaksanaan kegiatan, termasuk pengadaan perlengkapan, dilakukan oleh pihak Unhan.