APBD Kepahiang Defisit Rp 19 Miliar, Tunggu Evaluasi Gubernur Bengkulu

Ringkasan Berita:

• APBD Kepahiang tahun 2026 masih menunggu evaluasi Gubernur Bengkulu
• APBD Kabupaten Kepahiang tahun 2026 defisit Rp 19 miliar
• Ketua DPRD Kepahiang, Igor Gregory mengatakan defisit APBD masih dalam batas yang diperbolehkan

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Romi Juniandra

​TRIBUNBENGKULU.COM, KEPAHIANG - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 716 miliar disahkan, Selasa (25/11/2025) sore.

Dalam APBD ini, ada defisit sebesar Rp 19 miliar, karena pendapatan daerah hanya ditetapkan sebesar Rp 698.625.136.323 atau Rp 698,6 miliar, dibandingkan belanja Rp 716 miliar.

Ketua DPRD Kepahiang, Igor Gregory mengatakan defisit ini masih dalam batas yang diperbolehkan, yakni 3 persen. 

Defisit ini juga merupakan dampak langsung pemotongan Transfer Ke Daerah (TKD), yakni sebesar Rp 196 miliar dari APBD tahun 2025 lalu.

"Tapi kita sekarang menunggu evaluasi gubernur, seperti apa nanti. Sementara ini, kita defisit Rp 19 miliar, masih diperbolehkan," kata Igor kepada TribunBengkulu.com, Rabu (26/11/2025).

Meski defisit, Igor memastikan belanja untuk kesehatan, Universal Health Care (UHC) dipastikan tetap ada, untuk memastikan kesehatan masyarakat dengan berobat gratis.

Kemudian, untuk pegawai, tunjangan seperti TPP tetap dianggarkan, tidak ada pemotongan.

"Kita juga mengurangi anggaran di DPRD. Kami di DPRD juga sudah berbesar hati untuk dipotong paling besar anggarannya," ujar Igor.

Seperti diberitakan sebelumny, Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepahiang ketuk palu untuk mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 pada Selasa (25/11/2025) sore.

Pengesahan ini ditandai dengan ketuk palu dalam rapat paripurna yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kepahiang.

​Dalam struktur APBD 2026 yang disepakati, Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp 698.625.136.323 atau Rp 698,6 miliar.

Pendapatan ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kemudian, untuk Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp 716.487.364.497 atau Rp 716,4 miliar, yang mencakup Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

​Dari pendapatan dan belanja daerah ini, ada selisih yang tercatat sebagai defisit sebesar Rp 17.862.228.174 atau Rp 17,8 miliar.