Polemik PAW Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Ketua DPD I Golkar: Ini Partai, Bukan Ormas

Ringkasan Berita:

1. Polemik PAW Ketua DPRD Provinsi Bengkulu terus bergulir dan mendapat tanggapan tegas Ketua DPD I Golkar, Syamsurachman.
2. Keputusan DPP Golkar terkait PAW bersifat absolut dan wajib dijalankan seluruh kader.
3. DPD Golkar Provinsi Bengkulu telah meneruskan surat keputusan DPP kepada Fraksi Golkar di DPRD.

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Panji Destama

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU – Polemik pergantian antar waktu (PAW) Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Sumardi kembali mendapat tanggapan tegas dari Ketua DPD I Partai Golkar Bengkulu, Syamsurachman.

Ia menegaskan bahwa keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar terkait PAW bersifat absolut dan mengikat, sehingga seluruh kader wajib melaksanakan keputusan tersebut tanpa pengecualian.

“Setiap keputusan ketua umum itu wajib dijalankan oleh seluruh kader. Surat keputusan DPP soal PAW Ketua DPRD Bengkulu bersifat absolut dan harus dijalankan, baik oleh jajaran partai di provinsi maupun oleh Fraksi Golkar di DPRD,” ujar Syamsurachman saat dikonfirmasi, Rabu (5/11/2025).

DPD I Golkar: Sudah Jalankan Sesuai Prosedur

Syamsurachman menjelaskan bahwa DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu telah menjalankan tugas sesuai mekanisme partai, yakni dengan meneruskan surat keputusan DPP kepada pimpinan DPRD melalui Fraksi Golkar.

“Kalau soal teknis pelaksanaan, itu bukan ranah kami di DPD. Prosesnya ada di internal DPRD Provinsi. Kami hanya meneruskan surat dan menunggu hasil sesuai prosedur yang berlaku,” tutur Syamsurachman.

Ia memastikan koordinasi antara DPD Golkar dan Fraksi Golkar DPRD Bengkulu berjalan baik dan transparan.

“Kita selalu komunikasi intens dengan fraksi. Setiap langkah fraksi diketahui dan sejalan dengan DPD. Jadi tidak ada yang perlu dipertentangkan,” jelas Syamsurachman.

Taat Kepada Keputusan Partai

Lebih lanjut, Syamsurachman menekankan pentingnya kedisiplinan dan loyalitas kader terhadap keputusan partai. Menurutnya, Golkar bukan organisasi sosial biasa, melainkan partai politik dengan aturan dan hierarki yang harus dipatuhi.

“Kader Golkar harus taat kepada perintah pimpinan. Ini partai, bukan ormas, jadi silakan tafsirkan sendiri,” papar Syamsurachman.

Pernyataan ini disebut sebagai bentuk penegasan agar seluruh kader tegak lurus terhadap keputusan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.

Keputusan DPP Sudah Melalui Proses Panjang