BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu dan Pemkab Mukomuko Perkuat Layanan Kesehatan, UHC Capai 99,5 Persen

Ringkasan Berita:

1. BPJS Kesehatan dan Pemkab Mukomuko menggelar Forum Komunikasi evaluasi Program JKN.
2. Capaian UHC Mukomuko mencapai 99,5 persen per Mei 2026.
3. Terdapat sekitar 30.975 peserta BPJS berstatus nonaktif dengan tingkat keaktifan 84,7 persen.
4. Wakil Bupati meminta OPD memvalidasi data peserta PBI dan PBPU.
5. Realisasi biaya manfaat kesehatan 2025 mencapai Rp45,5 miliar, melampaui penerimaan iuran Rp44,5 miliar.

TRIBUNBENGKULU.COM, MUKOMUKO - BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu bersama Pemerintah Kabupaten Mukomuko terus memperkuat sinergi dalam meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui Forum Komunikasi yang digelar di Ruang Rapat Bupati Mukomuko, Kamis (7/5/2026), di tengah capaian Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Mukomuko yang telah mencapai 99,5 persen per Mei 2026.

Fokus utama pertemuan tersebut adalah mengevaluasi jalannya Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta menyinkronkan data kepesertaan yang ada.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu, Syarifudin Imam Negara, mengungkapkan bahwa dukungan pemerintah daerah sangat krusial.

"Saat ini tantangan kita bukan lagi sekadar mendaftarkan warga, melainkan memastikan status mereka tetap aktif. Berdasarkan data, terdapat sekitar 30.975 jiwa yang saat ini status kepesertaannya nonaktif. Hal inilah yang perlu kita cari solusinya bersama agar akses layanan kesehatan tidak terhambat," ujarnya.

Sejauh ini, Kabupaten Mukomuko telah menorehkan prestasi gemilang dengan capaian Universal Health Coverage (UHC) yang menyentuh angka 99,5 persen per Mei 2026.

Meski hampir seluruh penduduk telah terdaftar, tantangan justru bergeser pada tingkat keaktifan peserta yang saat ini tercatat di angka 84,7 persen.

Wakil Bupati Tekankan Validasi Data

Menanggapi laporan tersebut, Wakil Bupati Mukomuko, Rahmadi AB, menekankan pentingnya akurasi data di lapangan.

Ia meminta instansi terkait untuk lebih proaktif dalam memvalidasi warga yang masuk dalam kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) maupun Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) yang didaftarkan Pemerintah Daerah.

Wakil Bupati menegaskan, terkait dengan angka UHC sudah sangat tinggi, namun keaktifan peserta harus linear dengan capaian tersebut.

"Saya minta OPD terkait segera menyisir data peserta nonaktif ini, terutama bagi mereka yang memang berhak mendapatkan subsidi dari daerah. Jangan sampai warga yang benar-benar membutuhkan justru kesulitan saat mengakses fasilitas kesehatan karena masalah administrasi," ungkapnya.

Analisis Biaya Manfaat Kesehatan

Selain soal status kepesertaan, forum tersebut juga memaparkan analisis biaya manfaat.