Nasib 1.879 PPPK Paruh Waktu di Mukomuko Bengkulu, BKPSDM Masih Menunggu soal Gaji

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Panji Destama

TRIBUNBENGKULU.COM, MUKOMUKO - Nasib 1.879 PPPK Paruh Waktu (PPPK-PW) di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Mukomuko masih menunggu jawaban dari Badan Keuangan Daerah (BKD) soal kepastian gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak Paruh Waktu (PPPK-PW).

Pemerintah Kabupaten Mukomuko telah mengusulkan jumlah formasi PPPK-PW di Mukomuko sebanyak 1.879 yang telah ditetapkan oleh Kemenpan-RB.

Kabid Pengadaan, Pengembangan SDM dan Pembinaan ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Mukomuko, Niko Hafri mengatakan untuk pelantikan PPPK-PW sesuai dengan jadwal di Bulan Oktober 2025.

“Kalau dari jadwalnya pelantikan PPPK-PW itu di bulan Oktober 2025 ini, kalau jadwalnya,” ungkap Niko saat diwawancarai TribunBengkulu.com, Jumat (26/9/2025) pukul 13.54 WIB.

Niko menjelaskan, meskipun jadwal pelantikan dijadwalkan Oktober 2025 nanti, pihaknya saat ini masih menunggu kepastian gaji dari BKD.

Pihaknya mengkhawatirkan nanti jika sudah dilakukan pelantikan PPPK-PW, namun gaji untuk PPPK-PW belum ada akan menjadi masalah.

“Kita masih menunggu jawaban dari BKD soal kepastian gaji, takutnya nanti sudah dilantik di Bulan Oktober 2025 namun gaji PPPK-PW belum tersedian akan menjadi masalah,” tutur Niko.

Niko juga menjelaskan, pihaknya akan memastikan dulu ketersediaan gaji untuk PPPK-PW di BKD.

Jika nanti ketersediaan gaji bagi PPPK-PW untuk bulan November dan Desember 2025, kemungkinan pelantikan dilakukan di Oktober 2025.

“Kalau nanti ketersediaan gaji PPPK-PW hanya di November dan Desember 2025, kemungkinan pertengahan Oktober 2025 akan dilantik,” jelas Niko.

Niko mengungkapkan jika nanti ketersediaan gaji bagi PPPK-PW ada 3 bulan, kemungkinan pelantikan PPPK-PW dilantik awal Oktober 2025.

Niko juga mengungkapkan, BKD sudah berkoordinasi dengan pihaknya perihal ketersediaan gaji bagi PPPK-PW, dengan meminta jumlah berapa PPPK-PW di setiap OPD.

Namun hal itu belum bisa dilakukan, lantaran saat ini masih dalam proses pengusulan DRH.