Kalender 15 September 2025, Ada Peringatan Apa? Teryata Ada Hari Demokrasi Internasional 

TRIBUN BENGKULU.COM - Tanggal 15 September 2025 diperingati sebagai Hari Demokrasi Internasional.

Momentum ini menjadi pengingat global akan pentingnya demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi partisipasi rakyat, kebebasan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. 

Bagi masyarakat internasional, termasuk Indonesia, peringatan ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan refleksi tentang bagaimana nilai-nilai demokrasi diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Apa Itu Hari Demokrasi Internasional?

Hari Demokrasi Internasional pertama kali ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2007.

Sejak saat itu, setiap tanggal 15 September diperingati sebagai hari untuk menegaskan kembali pentingnya demokrasi dalam menciptakan tata pemerintahan yang inklusif, adil, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Demokrasi sendiri berasal dari kata Yunani, yaitu demos (rakyat) dan kratos (kekuasaan), yang secara sederhana berarti “kekuasaan berada di tangan rakyat”. 

Sistem ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, baik melalui pemilu, musyawarah, maupun bentuk partisipasi politik lainnya.

Mengapa Hari Demokrasi Internasional Sangat Penting?

Ada beberapa alasan mengapa peringatan ini memiliki makna yang signifikan bagi masyarakat dunia, antara lain:

1.Menjaga Kebebasan dan Hak Asasi Manusia

Demokrasi menjamin kebebasan berekspresi, berserikat, dan berpendapat. Tanpa demokrasi, hak-hak dasar tersebut rentan dibatasi oleh rezim otoriter.

2.Mendorong Partisipasi Publik

Demokrasi menempatkan rakyat sebagai aktor utama dalam menentukan arah kebijakan negara. Pemilu, konsultasi publik, hingga forum musyawarah menjadi wujud nyata keterlibatan masyarakat.

3.Mewujudkan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel

Sistem demokrasi menuntut adanya keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban dari pemerintah kepada rakyat. Hal ini penting agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

4.Menjadi Pilar Perdamaian dan Keadilan