Meski Korban Keracunan MBG Capai Ribuan, Cak Imin Pastikan Program Tetap Berjalan

TRIBUNBENGKULU.COM - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar pastikan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan.

Menurut pihak Istana, total jumlah korban keracunan MBG mencapai lebih dari 5.000 siswa.

Data korban tersebut dikutip dari BGN, Kementerian Kesehatan, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) per 10 September 2025, Kamis (25/9/2025).

Kendati demikian data tersebut berbeda dengan yang diungkapkan oleh pihak BGN yang datanya turut dikutip oleh Kepala Satf Kepresidenan, M Qodari.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan total ada 4.711 kasus keracunan MBG.

Sementara itu Cisdi, Organisasi nonprofit yang fokus di penguatan sektor kesehatan lewat berbagai intervensi baik di lapangan atau advokasi.

Menurut Cisdi, total keracunan MBG dari pertama kali peluncuran yakni 6 Januari 2025 hingga 19 September 2025 mencapai 5.626 kasus.

Angka tersebut berdasarkan pemantauan pemberitaan dan informasi resmi dari perwakilan Dinas Kesehatan (Dinkes) di berbagai daerah.

Lalu, kasus keracunan MBG juga ditemukan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Berdasarkan data per 21 September 2025 lalu, ada 6.452 kasus.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, mengungkapkan terjadi lonjakan kasus MBG di mana pada 14 September 2025, keracunan mencapai 5.360 kasus. Sehingga, hanya dalam waktu sepekan, ada kenaikan kasus keracunan hingga lebih dari 1.000 kasus.

Meski demikian, menurut Cak Imin, program MBG akan tetap berjalan.

Bahkan belum ada rencana penghentian pelaksanaan MBG sampai saat ini.

"Tidak ada, tidak ada rencana penyetopan. Saya belum mendengar," ungkapnya, Rabu (24/9/2025).

Ia menjelaskan, permasalahan yang ditemui soal pelaksanaan program MBG seharusnya dijadikan bahan evaluasi.

"Tentu semua jenis kejadian harus dijadikan bahan evaluasi. Yang kena keracunan, yang sistemnya lamban, yang berbagai hal harus dijadikan pembenahan."

"Tentu saya minta kepada BGN untuk benar-benar menuntaskan problem-problem yang nyata-nyata ada. Nanti kita tunggu," lanjut dia.

Cak Imin menjelaskan, Fraksi PKB di DPR RI akan melakukan evaluasi pelaksanaan program MBG agar memastikan tidak ada lagi korban keracunan kedepannya.

"Pasti (mengkaji) kita di DPR akan melakukan evaluasi agar sistem pelaksanaannya betul-betul tidak ada yang keracunan," jelasnya.

Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak pemerintah menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG).

ICW juga menegaskan untuk melakukan evaluasi menyeluruh lantaran ada banyak laporan kasus keracunan. Termasuk lemahnya implementasi standar operasional prosedur (SOP) dalam program MBG.

Staf Divisi Riset ICW, Eva Nurcahyani, menyatakan pihaknya bersama koalisi masyarakat kawal MBG mendorong penghentian dan audit total program, termasuk pendampingan bagi penerima manfaat yang dirugikan.

“Respons kami dari ICW dan teman-teman koalisi poinnya, kita mendorong untuk program ini dihentikan, kemudian dievaluasi total, pun juga dalam konteks misalnya nanti pendampingan kerugian dari penerima manfaat,” terang Eva di Jakarta, Selasa (23/9/2025) sebagaimana dikutip dari Kompas.com.

Eva pun menjelaskan untuk menindaklanjuti pendampingan kerugian dari penerima manfaat, seperti ribuan kasus keracunan yang terjadi di berbagai wilayah.

“Kita dengan koalisi (mendorong) bagaimana pendampingan yang kemudian juga pengawalannya terkait kerugian dari penerima manfaat salah satunya adalah korban keracunan di wilayah tersebut,” tambahnya.

Pihak ICW menilai bahwa MBG digunakan oleh beberapa oknum untuk kepentingan promosi politik melalui program pemberian makan bagi pelajar.

“Memang penting untuk program MBG ini dihentikan, dan dievaluasi total, karena kita melihat bahwa kebijakan ini sudah sangat tidak bijak dan dibajak oleh segelintir-segelintir untuk promosi politik,” tutur Eva.

Sebagai tambahan informasi MBG adalah program pemerintah untuk menyediakan makanan sehat secara gratis kepada anak-anak sekolah, dengan tujuan utama meningkatkan gizi, mengurangi stunting, dan membangun generasi sehat dan cerdas.

Baca juga: Sosok Dokter Tan Shot Yen Jadi Sorotan Gegara Kritik Program MBG, di SPPG Ahli Gizi Baru Lulus

Korban MBG

Perbedaan data terkait jumlah korban keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi antara pihak Istana, Badan Gizi Nasional (BGN), serta dua lembaga sipil yakni Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (Cisdi) dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI).

Menurut pihak Istana, total jumlah korban keracunan MBG mencapai lebih dari 5.000 siswa.

Adapun data tersebut mengutip dari BGN, Kementerian Kesehatan, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) per 10 September 2025.

“(Data) dari Kemenkes, 60 kasus dengan 5.207 penderita, data 16 September. Kemudian BPOM, 55 kasus dengan 5.320 penderita, data per 10 September 2025,” ujar Kepala Staf Presiden (KSP), Mohammad Qodari di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (22/9/2025).

Qodari menuturkan kasus keracunan terbanyak terjadi di Jawa Barat.

“Puncak kejadian tertinggi pada bulan Agustus 2025 dengan sebaran terbanyak di Provinsi Jawa Barat,” ucap dia.

Sementara, data berbeda justru diungkap oleh BGN yang datanya turut dikutip oleh Qodari. Pasalnya, Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan total ada 4.711 kasus keracunan MBG.

“Jadi total catatan kami itu ada sekitar 4.711 porsi makan yang menimbulkan gangguan kesehatan,” ungkap Dadan dalam konferensi pers yang digelar di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin.

Dari total tersebut, kasus keracunan tersebar di tiga wilayah besar di Indonesia yakni Wilayah I sebanyak 1.281 kasus, Wilayah II 2.606 kasus, dan Wilayah III menyumbang 824 kasus.

Temuan berbeda juga disampaikan oleh Cisdi di mana total keracunan MBG dari pertama kali peluncuran yakni 6 Januari 2025 hingga 19 September 2025 mencapai 5.626 kasus.

Dikutip dari laman Cisdi, angka tersebut berdasarkan pemantauan pemberitaan dan informasi resmi dari perwakilan Dinas Kesehatan (Dinkes) di berbagai daerah.

Founder dan CEO Cisdi, Dian Saminarsih, menganggap masifnya kasus keracunan MBG menjadi wujud program ini dilaksanakan secara terburu-buru.

"Pangkal persoalan program makan bergizi gratis adalah ambisi pemerintah yang menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir 2025. Demi mencapai target yang sangat masif itu, program MBG dilaksanakan secara terburu-buru sehingga kualitas tata kelola penyediaan makanan hingga distribusinya tidak tertata dengan baik," kata Diah pada Jumat (19/9/2025).

Diah mengatakan pihaknya menuntut pemerintah untuk melakukan moratorium dan mengevaluasi program MBG secara menyeluruh.

Selain itu, diperlukannya desain program MB yang berorientasi target, desentralistik, dan terintegrasi dengan sistem kesehatan hingga pembatasan penggunaan produk pangan ultra-proses tinggi gula, garam, dan lemak.

Lalu, kasus keracunan MBG lebih banyak ditemukan oleh JPPI di mana berdasarkan data per 21 September 2025 lalu, ada 6.452 kasus.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, mengungkapkan terjadi lonjakan kasus MBG di mana pada 14 September 2025, keracunan mencapai 5.360 kasus. Sehingga, hanya dalam waktu sepekan, ada kenaikan kasus keracunan hingga lebih dari 1.000 kasus.

"Lalu kemudian per 21 September kemarin kita bikin PPT ini, kita collect data lagi ternyata sudah nambah 1.092 kasus," katanya saat rapat bersama Komisi IX DPR di Senayan, Jakarta, Senin.

Sama dengan pernyataan Qodari, Ubaid menuturkan kasus keracunan terbanyak terjadi di Jawa Barat dengan total 2.012 kasus. Lalu diikuti DI Yogyakarta yang mencapai 1.047 kasus dan Jawa Tengah dengan 722 kasus.

Dia mengungkapkan data kasus keracunan MBG yang diperoleh berdasarkan laporan di 18 provinsi.

"Nah, dari report yang kami sebar di beberapa, ada 20 provinsi ini yang sudah lapor ke kami, ke JPPI pusat, itu sudah ada 18 provinsi," katanya.

Dengan banyaknya kasus keracunan MBG, Ubaid menyimpulkan peristiwa ini bukan hanya kesalahan sistem tetapi dari BGN.

"Tapi kalau sudah nyebar, ke hampir semua provinsi, menurut kami kok ini bukan soal kesalahan teknis, lebih ke sistem yang diterapkan oleh BGN," kata Ubaid.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com