Eks Waketum Projo Sebut Ada Kepentingan Politik di Balik Pelaporan Jusuf Kalla

Ringkasan Berita:

• Eks Wakil Ketua Umum Relawan Projo menyebut pelaporan Jusuf Kalla ada kaitannya dengan kasus ijazah Jokowi.
• Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla dilaporkan GAMKI atas dugaan penistaan agama.

TRIBUNBENGKULU.COM - Mantan Wakil Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo), Budianto Tarigan, menilai pelaporan terhadap Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) ke polisi diduga ada kepentingan politik.

Pelaporan tersebut mencuat setelah potongan video ceramah JK berjudul 'Strategi Diplomasi Indonesia dalam Memitigasi Potensi Eskalasi Perang Regional Multipolar' di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM), Kamis (5/3/2026), viral di media sosial.

Dalam potongan video yang beredar, ceramah JK yang menyinggung konflik Poso dan Ambon serta penggunaan istilah “mati syahid” dianggap menyinggung ajaran Kekristenan. 

Atas hal itu, JK dilaporkan oleh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) bersama sejumlah organisasi lainnya ke Polda Metro Jaya.

Laporan tersebut terkait dugaan penistaan agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023, dengan nomor registrasi LP/B/2546/IV/2026/SPKT/POLDAMETROJAYA dan LP/B/2547/IV/2026/SPKT/POLDAMETROJAYA.

Menurut Budianto, viralnya potongan video ceramah JK yang dinilai keluar dari konteks menunjukkan adanya agenda tertentu yang sengaja dimainkan.

Terlebih kasus yang menyeret JK berkaitan dengan topik SARA (suku,agama,ras dan antargolongan) yang khusunya di Indonesia sangat sensitif.

“Arahnya politik dan ada kepentingan politik di situ. Soal siapa yang bermain banyak kepentingan juga di situ," kata Budianto, dalam podcast/siniar Madilog yang diunggah di kanal YouTube Forum Keadilan TV, Rabu (15/4/2026).

"Kita masuk ke sebuah materi isu yang sangat sensitif yang berbau SARA suku, agama, ras, dan antar golongan Ini isu yang sangat sensitif dengan kondisi kultur dan psikologis bangsa Indonesia."

"Dari isi pembicaraan Pak JK, materi (ceramah) dia bicara mengenai pengalaman dia menangani konflik Ambon, Poso yang beliau ceritakan, dan menurut saya, dia mau menyampaikan pesan bahwa kita jangan lagi mengulangi pengalaman pahit masa lalu. Itu sebenarnya poinnya."

"Tapi ketika video ini yang berbentuk video ini dipotong sampai kehilangan konteks, dipotong, diviralkan. Jadi ini menurut saya adalah agenda yang terencana, agenda setting, pasti ada kepentingan politik di situ."

Lebih lanjut, Budianto juga mengaitkan polemik ini dengan isu dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo.

Ia menduga, pihak-pihak yang memainkan isu ceramah JK memiliki kedekatan dengan lingkaran pendukung Jokowi. 

Budianto bahkan menyebut nama Ade Armando yang kini aktif di Partai Solidaritas Indonesia (PSI), serta Ketua Umum GAMKI Sahat Martin Philip Sinurat yang juga disebut memiliki keterkaitan dengan partai tersebut.