Blak-blakan Salsa Erwina Ancam Ahmad Sahroni: Berani Intimidasi Keluargaku, Aku Habisi Kalian

Selanjutnya, Salsa Erwina melanjutkan kariernya di RevoU, perusahaan edutech yang dikenal sebagai akademi pembelajaran online atau platform skilling profesional di Indonesia.

Perempuan kelahiran Jakarta ini berkarier dari Februari 2020 hingga Desember 2021. 

Jabatan terakhirnya sebagai wakil presiden pengembangan bisnis.

Kini, Salsa Erwina berkerja di Vestas Denmark sebagai tim strategi dan manajemen portofolio Vestas.

Ahmad Sahroni Disorot Eks Wakapolri 

Aksi demonstrasi "Bubarkan DPR" berlangsung di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (25/8/2025), dan di Kota Medan, pada Selasa (26/8/2025) menjadi sorotan publik.

Ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat berkumpul menyuarakan beragam tuntutan mulai dari isu RUU Perampasan Aset hingga protes atas kenaikan tunjangan DPR.

Menariknya di tengah gelombang protes, muncul pula kontroversi terkait pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni. 

Ia sempat melontarkan kalimat 'orang tolol sedunia' kepada massa yang menuntut pembubaran DPR.

Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk Komjen Pol Purn Oegroseno, mantan Wakapolri.

"Sebagai Purnawirawan Polri, saya merasa sakit hati dengan ucapan itu. Saya ini juga bagian dari masyarakat Indonesia,"ujarnya.

"Jadi, kalau masyarakat disebut tolol, saya juga termasuk di dalamnya," kata Oegroseno melalui akun Instagram resminya, dikutip pada Rabu (27/8/2025).

Sosok Oegroseno dikenal sebagai pemimpin yang humanis dan berdedikasi tinggi, ia pernah menjabat sebagai Wakapolri dan memiliki rekam jejak cemerlang di kepolisian.

Setelah pensiun, Oegroseno tetap aktif memberikan masukan dalam isu kepolisian dan politik. Ia juga menjadi Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional Anies-Imin pada Pilpres 2024.

Ahmad Sahroni kemudian memberikan klarifikasi.

Ia menyatakan bahwa ucapannya tidak ditujukan kepada masyarakat secara umum, melainkan kepada logika berpikir yang menilai DPR bisa dibubarkan hanya karena isu gaji dan tunjangan.

"Maka itu enggak make sense kalau pembubaran DPR, cuma gara-gara yang tidak dapat informasi lengkap tentang tunjangan-tunjangan itu," ujar Sahroni.

Ia juga menyinggung sejarah politik Indonesia, seperti upaya Gus Dur dan Bung Karno dalam membubarkan DPR, untuk menekankan pentingnya lembaga legislatif sebagai pengawas pemerintah.