Prabowo Buka Suara: Pimpinan DPR Bakal Cabut Besaran Tunjangan Hingga Kunker ke Luar Negeri

TRIBUNBENGKULU.COM - Presiden RI Prabowo Subianto akhirnya menyampaikan pernyataan ditengah aksi demo di sejumlah daerah di Indonesia yang cukup memanas, Minggu (31/8/2025).

Aksi demonstrasi telah terjadi sejak 25 Agustus 2025 'Bubarkan DPR RI' di Jakarta.

Para massa marah atas pernyataan kontroversial terkait dengan gaji dan tunjangan DPR Rp 50 juta.

Tak hanya itu publik juga dibuat kecewa dengan sejumlah perkataan para anggota dewan yang menyakiti hati rakyat Indonesia.

Kemarahan semakin memuncak saat Affan Kurniawan (21) pengemudi ojek online tewas dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob saat terjadi aksi di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat.

Banyaknya persoalan yang terjadi di Indonesia, presiden Prabowo akhirnya memberikan pernyataan tegas.

Dalam keterangannya, Presiden menegaskan, pihaknya memantau terus perkembangan situasi terkini di berbagai wilayah Indonesia.

"Terus memantau perkembangan situasi yang terjadi di Jakarta dan beberapa lain di Indonesia. Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan menyampaikan pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat," kata Presiden dalam konferensi pers, Minggu sore. 

Poin selanjutnya, Presiden memastikan petugas keamanan yang terbukti bersalah dalam insiden pengemudi ojek online dilindas bakal ditindak tegas.

Prabowo yang juga Ketum Gerindra ini, meminta polisi untuk mengungkap kasus secara transparan. 

"Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan atau pelanggaran, saat ini kepolisian telah melakukan proses pemeriksaan, saya minta dilakukan cepat, transparan, dan dapat diikuti secara terbuka secara publik," kata Kepala Negara.

Kemudian, Prabowo juga menyinggung soal tindakan tegas pimpinan partai terhadap anak buahnya yang menyampaikan pernyataan keliru di hadapan publik.

"Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni masyarakat, saya menerima laporan ketum parpol bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing tertanggal 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR yang telah mungkin menyampaikan pernyataan yang keliru," lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyebut, para pimpinan DPR bakal mengambil pencabutan beberapa kebijakan, termasuk tunjangan DPR.

"Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota dpr dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri," ucap Prabowo.