BBM Non-Subsidi Naik, DLH Rejang Lebong Pertimbangkan Beralih ke Solar Subsidi

Ringkasan Berita:

1. Harga BBM non-subsidi naik sejak 18 April 2026 di Bengkulu.
2. Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex mengalami kenaikan signifikan.
3. DLH terdampak karena menggunakan Dexlite untuk operasional.
4. DLH pertimbangkan beralih ke solar subsidi jika anggaran tidak cukup.
5. Warga khawatir layanan pengangkutan sampah terganggu.

Laporan Wartawan TribunBengkulu.com, M Rizki Wahyudi

TRIBUNBENGKULU.COM, REJANG LEBONG – Harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi dari PT Pertamina (Persero) resmi mengalami kenaikan mulai 18 April 2026, termasuk di wilayah Bengkulu.

Penyesuaian harga ini mencakup sejumlah jenis BBM seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex, dengan kenaikan yang tergolong signifikan dibandingkan harga pada awal April 2026.

Kenaikan harga tersebut dilakukan sebagai respons atas lonjakan harga minyak dunia yang dipicu oleh krisis energi global.

Berdasarkan pengumuman resmi melalui laman Pertamina, harga Pertamax Turbo meningkat dari Rp13.350 per liter menjadi Rp19.850 per liter.

Kemudian, harga Pertamina Dex juga mengalami kenaikan dari Rp14.500 menjadi Rp24.450 per liter.

Sementara itu, Dexlite naik dari Rp14.500 menjadi Rp24.150 per liter.

Dampak ke Operasional DLH Rejang Lebong

Kenaikan harga Dexlite turut berdampak pada operasional kendaraan di Kabupaten Rejang Lebong, khususnya kendaraan angkutan sampah dan alat berat di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Selama ini, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rejang Lebong menggunakan BBM jenis Dexlite untuk mendukung operasional kendaraan tersebut.

Plt Kepala DLH Kabupaten Rejang Lebong, Erik Rosadi, saat dikonfirmasi wartawan TribunBengkulu.com pada Minggu (19/4/2026), mengaku terkejut dengan lonjakan harga BBM tersebut.

"Kaget, luar biasa kenaikannya," ungkap Erik.

Ia menyebut kenaikan yang terjadi sangat signifikan dan berpotensi mempengaruhi kemampuan anggaran operasional yang telah disusun sebelumnya.

“Untuk itu, kami sudah meminta jajaran melakukan perhitungan ulang terhadap kekuatan alokasi anggaran BBM, khususnya untuk kendaraan angkutan sampah dan operasional alat berat di TPA,” jelas Erik.