Dampak Moratorium Export CPO, HIPMI Dorong Pemerintah, Petani & Pabrik CPO Duduk Bersama

TRIBUNBENGKULU.COM - Ketua Umum BPD HIMPI Bengkulu Undang Sumbaga menilai langkah pemerintah memoratorium ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan minyak goreng, akan berdampak luas. Bahkan hingga kalangan petani kecil.

‘’Dampak secara langsung adalah penurunan harga TBS tingkat petani, karena akan menekan secara langsung terhadap penyerapan TBS di masing-masing pabrik CPO di tingkat bawah. Saat ini saja TBS sudah mulai terjun,” kata Undang Sumbaga.

Undang mengungkapkan, 41 persen pelaku industri sawit adalah petani dan pengusaha kecil. Saat ekspor itu dilarang, industri dalam negeri tidak akan mampu menyerap seluruh hasil produksi. 

“Berangkat dari sini kami dari HIPMI meminta pemerintah segera menemukan formolasi aturan baku  dalam waktu segera.  Yang dapat berpihak kepada petani dan juga kepada produsen minyak goreng, sehingga kedepannya harga minyak goreng dapat terjangkau dan stabil di pasar,” tegas Undang.  

Menyikapi mulai terjunnya harga TBS, Undang Sumbaga menyarankan kepada pihak terkait untuk dapat duduk bersama.

“Kami berharap pemerintah daerah tingkat kabupaten untuk dapat memfasilitasi pertemuan dengan petani sawit dan pabrik CPO untuk bermusyawarah bersama menentukan harga TBS agar mendapatkan harga terbaik,” harap Undang.

Sehingga nanti penetapan harga TBS ini tidak diputus sepihak oleh pihak pabrik CPO dengan tidak mempertimbangkan harga CPO tingkat dunia yang tidak terkontraksi.

Dalam artian ini hanya menahan stok, bukan berarti harga CPO mengalami penurunan. Karena Kita tahu harga CPO Dunia saat ini terus mengalami kenaikan ditingkat dunia.

Selain Karena faktor adanya penurunan produksi di Malaysia, juga disebabkan ada gagal panen sumber minyak nabati di Ukraina.