Harga TBS Sawit di Bengkulu Rendah, Dewan: Sudah Saatnya Kepala Daerah Tegas Terhadap Pabrik

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Beta Misutra

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu, Jonaidi menyebut sudah saatnya Kepada Daerah (Kada) bersikap tegas terhadap Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang belum menerapkan harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit, sesuai ketetapan.

Di mana sebelumnya Pemerintah Provinsi Bengkulu sudah melaksanakan pertemuan dan menetapkan harga TBS sawit di tingkat PKS sebesar Rp 2.815.

Menurutnya, SE Gubernur No 525/866/DTPHP/2022 menindaklanjuti Menteri Pertanian (Mentan) RI No 101/KB.020/M/5/2022, yang ditujukan kepada Bupati/Walikota serta PMKS, sudah bisa jadi dasar ketika pemerintah ingin mengambil tindakan tegas.

"SE sudah ada, tinggal lagi kepala daerah seperti para bupati yang di daerah yang ada pabrik sawitnya melakukan tindakan tegas terhadap PKS yang belum mematuhi ketetapan harga TBS," ungkap Jonaidi.

Ia meminta, bupati yang di wilayahnya ada PKS jangan diam saja dan pasrah dengan harga yang ditetapkan secara sepihak oleh PKS.

"Bila perlu panggil PKS itu, dan cabut perizinan usahanya apabila memang tidak juga mau mematuhi ketetapan harga TBS sawit. Karena kalau seperti ini terus, masyarakat yang menderita," ujar Jonaidi.

Jika dilakukan pembiaran seperti saat ini, menurut Jonaidi secara tidak langsung akan mencoreng wibawa pemerintah daerah.

Jangan sampai terkesan pemda terlihat tidak berdaya terhadap pengusaha dengan berbagai alasan.

"Jangan tampak seolah kepala daerah itu tidak dihargai oleh pengusaha. Mau diletak ke mana wibawa pemerintah daerah kalau terus seperti ini," kata Jonaidi.

Terpisah Ketua Aliansi Petani Sawit Provinsi Bengkulu, Edi Masyuri menyatakan juga turut mendesak pemda baik provinsi maupun kabupaten untuk segera bertindak tegas terhadap para PKS yang tidak mematuhi ketetapan harga TBS sawit yang sudah ditetapkan.

"Kita minta ada tindakan tegas la, paling tidak ada warning atau sanksi tegas bagi PKS yang belum mematuhi harga sesuai ketetapan ini," ungkap Edi.