Misteri 'Kakak Asuh' Ferdy Sambo dan Perannya di Kasus Pembunuhan Brigadir J

Padahal, AKBP AR merupakan saksi kunci terkait pelanggaran etik Ipda Arsyad.

"Dikarenakan satu saksi sakit atas nama AKBP AR. AKBP AR tidak dapat hadir karena sakit ambeien jadi tidak bisa hadir," ungkapnya dikutip dari TribunNews.com, Sabtu (17/9/2022).

Ipda Arsyad Daiva Gunawan adalah mantan Kasubnit I Unit I Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan.

Ipda Arsyad Daiva Gunawan diduga melakukan tindakan tidak profesional terkait kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Seharusnya, Ipda Arsyad Daiva Gunawan menjalani sidang etik pada Kamis (15/9/2022).

Namun, Polri menyatakan bahwa sidang etik Ipda Arsyad Daiva Gunawan diundur.

''Wujud perbuatan yang dilakukan oleh Ipda ADG adalah ketidakprofesionalan dalam melaksanakan tugas,'' ungkap Juru Bicara Divisi Humas Polri, Kombes Pol Ade Yaya Suryana di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, dilansir Kompas.com.

Sebelumnya, sidang etik tersebut akan dipimpin oleh Kombes Rachmat Pamudji selaku ketua komisi etik.

Selain itu, Kombes Satius Ginting selaku wakil ketua komisi etik, dan Kombes Pitra Ratulangi selaku anggota komisi.

Kemudian, sidang itu juga akan menghadirkan saksi-saksi di persidangan yakni AKBP ARA, AKP RS, Kompol IR, dan Briptu RRM.

Kombes Ade Yahya Suryana mengatakan, sidang etik Ipda Arsyad Daiva Gunawan terpaksa ditunda.

Hal itu, lantaran saksi kunci yakni eks Wakadaen B Biropaminal Divisi Propam Polri, AKBP Arif Rachman Arifin, tidak hadir.

"Alasannya saksi kunci atas nama AKBP ARA tidak hadir karena sakit," ungkapnya kepada wartawan, Jumat (16/9/2022), dikutip dari Wartakotalive.com.

"Kemudian komisi meminta kepada penuntut untuk menghadirkan saksi lainnya, yaitu AKBP RS dan Kompol AS," jelas dia.

Karena hal tersebut, sidang etik terhadap Ipda Arsyad akan kembali dilanjutkan.

"Sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada Senin tanggal 26 September 2022 pukul 10.00 WIB," imbuh dia.

73 Jaksa Periksa Berkas Ferdy Sambo Cs

Sebanyak 73 jaksa dikerahkan oleh Kejaksaan Agung usai terima kembali berkas kasus Ferdy Sambo dari Bareskrim Polri.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Jaksa Agung RI Ketut Sumedana mengatakan bahwa pihaknya telah menerima kembali berkas kasus Ferdy Sambo yang sempat dikembalikan ke Mabes Polri.

Berkas atas nama tersangka Ferdy Sambo diterima pada Rabu (14/9/2022) atas kasus pembunuhan dan pembunuhan berencana atau Pasal 338 KUHP dan 340 KUHP.

Setelahnya Kamis (15/9/2022), Kejaksaan Agung kembali menerima berkas atas nama tersangka Putri Candrawathi atas kasus pembunuhan dan pembunuhan berencana atau Pasal 338 KUHP dan 340 KUHP.

Selain menerima berkas pembunuhan berencana Ferdy Sambo, Kejaksaan Agung juga menerima berkas kasus obstruction of justice yang berkaitan dengan Ferdy Sambo.

Ada 7 berkas perkara obstraction of justice yang diterima Kejaksaan Agung yang terkait dengan kasus Ferdy Sambo.

Adapun ketujuh tersangka obstruction of justice itu adalah mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Irjen Ferdy Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan selaku mantan Karopaminal Divisi Propam Polri, Kombes Agus Nurpatria selaku mantan Kaden A Biropaminal Divisi Propam Polri.

Ketut tidak menutup kemungkinan berkas kasus Ferdy Sambo tersebut akan digabungkan. Hal itu kata Ketut sesuai dengan Pasal 141 KUHAP.

Namun kata Ketut hal itu akan dikembalikan lagi ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Nanti untuk gabungkan perkara sesuai Pasal 141 KUHAP domain JPU masih dimungkinkan digabungkan,” bebernya.

Kata Ketut, ada 30 jaksa yang akan dikerahkan untuk perkara kasus pembunuhan berencana yang melibatkan Ferdy Sambo.

Sementara ada 43 jaksa yang akan dikerahkan untuk mengusut kasus obstraction of justice yang terkait dengan Ferdy Sambo.

Sampai saat ini berkas tersebut masih dalam penelitian. Baik penyidik dan penuntut umum juga telah koordinasi yang efektif dan intensif.

Kejagung berharap tidak ada lagi pengembalian berkas sehingga kasus Ferdy Sambo bisa segera P21.

Artikel ini telah tayang di TribunNews.com