Nasib 524 Guru Honorer Lulus PPPK Belum Jelas, Pemprov Bengkulu Diminta Kordinasi ke KemenpanRB

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Jiafni Rismawarni

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Hingga saat ini nasib 524 guru honorer lulus Passing Grade (PG) tes Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021 belum ada kejelasan.

Untuk itu Ketua Persatuan Guru Honorer Lulus Passing Grade Provinsi Bengkulu, Yuniana meminta agar Pemprov Bengkulu segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat, untuk mendapatkan kepastian nasib mereka ini. 

"Kita minta Pemprov segera berkoordinasi dengan KemenpanRB," harap Yuniana, Selasa (18/10/2022). 

Dari hasil audiensi DPRD Provinsi Bengkulu bersama BPKD Provinsi Bengkulu dua minggu lalu, diketahui dari DAU tahun 2022 ada Rp 19,3 miliar untuk penggajian PPPK. Kemudian,DAU tahun 2023 ada kenaikan Rp 28,1 miliar. 

"Kita juga bingung, dulu kita didorong untuk tes PPPK, yang gak gampang prosesnya sampai bisa lulus. Eh, sekarang lulus, malah nasibnya gak jelas," ungkapnya. 

"Kita minta ada solusi untuk kita, gaji kami juga kecil. Rp 1 juta per bulan, bahkan yang swasta di bawah itu," kata Yuniana. 

Sementara itu Ketua PGRI Provinsi Bengkulu Haryadi mengatakan, pihaknya ikut merasakan dan bertanggungjawab atas perjuangan para guru honorer yang lulus passing grade ini.

Lantaran, PGRI dari tingkat pusat sejak awal ikut mengawal program nasional seleksi PPPK tersebut.

"Mulai formasinya sampai ke anggarannya. Yang harus disiapin pemerintah, jangan sampai membiarkan saudara-saudara kami menjerit atas nasib yang diterimanya," kata Haryadi.

Karena bagaimana pun lebih, lanjutnya, mereka bagian dari PGRI. Untuk itu, pihaknya tidak tinggal diam, untuk mengikuti perkembangan dan perjuangan mereka. Secara langsung ditingkat nasional mereka sudah menyampaikan itu. 

"Karena kita kan organisasi yang strukturnya jelas. Kami di daerah dipastikan akan memberikan dukungan support kepada semuanya sebagai tugas organisasi," ucapnya.

Ia menjelaskan dari PGRI sendiri, juga terus mengkomunikasikan hal ini. Apalagi, persoalan PPPK ini merupakan persoalan nasional. Yang juga tengah dihadapi beberapa daerah. 

"Baik berupa dukungan surat menyurat maupun aspirasi, yang disampaikan mereka ke kita. Kepada kompeten yang berwenang untuk perbaikan nasib mereka. Saya pikir itukan program nasional, semestinya tidak ada kata yang tidak diangkat," ujar Haryadi. 

Baca juga: Plt Kadis Dikbud Bengkulu Tengah Temui MenPAN RB Pertanyakan Nasib 54 Guru Honorer

Baca juga: Kapal KM Sabuk Nusantara 46 Tenggelam saat Dievakuasi, PT Pelni: Diduga Menabrak Karang