Bawaslu Bengkulu Bawa Persoalan Mobilisasi Pelajar dan ASN ke Acara HUT Golkar ke Bawaslu RI

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Jiafni Rismawarni

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Terkait penanganan dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) saat acara jalan santai HUT Partai Golkar ke 58 di Provinsi Bengkulu, pada Minggu 16 Oktober lalu. Saat ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bengkulu akan berkonsultasi dengan Bawaslu RI.

Hari ini, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi, Eko Sugianto bertolak langsung ke Jakarta.

"Terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN ini, kita terusan ke pusat. Kita juga berkonsultasi dengan Bawaslu RI, " jelas Eko, Selasa (25/10/2022). 

Sembari menyampaikan rekomendasi terhadap hasil investigasi atas dugaan pelanggaran netralitas ASN ini, ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). 

"Sebenarnya ada dua mekanisme penyampaian rekomendasi ini. Bisa dikirim via digital, atau disampaikan langsung. Tapi afdolnya kita kirimkan langsung ke KASN, " tukasnya. 

Rekomendasi tersebut, didapatkan dari hasil pemeriksaan dan investigasi terhadap dua ASN lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu. Yakni Kadis Dikbud Provinsi Bengkulu, dan Kepala SMA Negeri 2 Kota Bengkulu. 

Dimana yang dijadikan dasarnya Bawaslu Provinsi Bengkulu, memeriksa dua ASN ini adalah beredarnya surat instruksi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu tentang dugaan mobilisasi seluruh SLTA untuk mengikuti jalan sehat nasional HUT Golkar.