Kejati Selidiki Dugaan Mark Up Ganti Rugi Tanam Tumbuh Pembebasan Lahan Row Jalan Tol Bengkulu

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Romi Juniandra

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Selain penyidikan dugaan korupsi di Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) dan biaya notaris dalam biaya pembebasan lahan Right of Way (ROW) Jalan Tol Bengkulu - Taba Penanjung, penyidik Kejati Bengkulu kini juga mendalami dugaan mark up dalam ganti rugi tanam tumbuh.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Bengkulu, Pandoe Pramoe Kartika dalam ganti rugi tanam tumbuh ini, ada dugaan harga dipermainkan untuk menguntungkan pihak tertentu.

"Misalnya harganya Rp 30 ribu, diberikan harga Rp 100 ribu, gitu," kata Pandoe kepada TribunBengkulu.com, Jumat (18/11/2022).

Namun, untuk dugaan mark up ini, Pandoe mengatakan penyidik masih memerlukan bukti-bukti, data pembanding, dan pembuktian lain.

Hal tersebut masih dalam penelusuran, dan jika penyidik mendapatkan buktinya, akan diteruskan.

"Saya belum bisa ngomong banyak, lihat dulu hasil pemeriksaan. Kalau ada, kita masukkan," ujar dia.

Sementara itu, untuk saksi-saksi yang diperiksa sudah cukup banyak. Ada sekitar 30 orang yang sudah diperiksa sebagai saksi.

Sementara, dugaan lain yang saat ini sudah masuk tahap penyidikan adalah pelanggaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) dan biaya notaris dalam biaya pembebasan lahan.

Aturannya, BPHTP ataupun biaya notaris ini tidak masuk dalam biaya pembebasan lahan.

Akibat biaya notaris ini, pemerintah harus menderita kelebihan bayar, dan kerugian negara disebutkan Rp 6 miliar.

Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Kejati Bengkulu, Danang Prasetyo mengatakan dalam kasus ini, penyidikan sudah mengerucut, sehingga penetapan tersangka bisa dilakukan dalam waktu dekat.

Kemungkinan siapa yang menjadi tersangka juga tidak dibeberkan, dengan alasan menghindari calon tersangka tersebut melarikan diri.

"Kalau kami sampaikan siapa dan bagaimananya, bisa kabur duluan," ungkap dia.