APBD Provinsi Bengkulu 2023 Disahkan dengan Defisit Rp 80 M, Sekda Hamka Sabri: Bukan Hal yang Salah

 Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Jiafni Rismawarni

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU -  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu tahun anggaran (TA) 2023 telah disahkan dengan defisit Rp 80 miliar, Selasa (29/11/2022).

Meskipun APBD 2023 masih kekurangan hingga Rp 80 miliar, namun menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu Hamka Sabri, defisit bukanlah hal yang salah.

"Dalam penyusunan anggaran seperti itu biasa, namanya juga penyusunan anggaran berjalan, pasti nanti ada penambahan pendapatan untuk itu," kata Hamka.

Ia menjelaskan APBD merupakan anggaran berjalan sehingga tidak menutup kemungkinan, adanya peningkatan pendapatan.

Seiring berjalannya waktu di 2023 nanti, sehingga ada peningkatan ataupun menumbuhkan potensi PAD baru nantinya.

Untuk itu, pihaknya di tahun depan memastikan akan melakukan optimalisasi PAD, salah satunya mendorong inovasi dan kreativitas dari masing-masing OPD-OPD di lingkungan Pemprov Bengkulu.

"Kita akan optimalkan pendapatan yang khusus dikelola langsung oleh OPD, itu yang akan kita tekankan utama," jelas Hamka.

Selanjutnya setelah pengesahan APBD 2023 ini,  pihaknya akan segera menyampaikan Peraturan Daerah (Perda) APBD TA 2023 ini ke Kemendagri RI.

Untuk diketahui, pada APBD 2023 Provinsi Bengkulu dengan pendapatan daerah sebesar 2,89 triliun sedangkan belanja daerah Rp 2,97 triliun.

"Semua fraksi sudah menyetujui dan akan kita sampaikan ke Kemendagri untuk dievaluasi baru nanti kita sahkan," jelas Hamka.

Disisi lain, Juru Bicara Fraksi PDI-P, Edwar Samsi,mendorong dengan disetujuinya RAPBD TA 2023 menjadi Perda ini segera ditindaklanjuti. Sehingga bisa menciptakan sumber pendapatan baru, sehingga dapat menutupi defisit anggaran nanti.

"Dengan adanya proyeksi defisit APBD sebesar 80 Miliar itu, kita minta adanya fokus pada pengoptimalan dan peningkatan PAD," pesan Edwar.

Di samping itu, kata Edwar, tidak mengesampingkan untuk pelayanan publik. Terutama dalam hal infrastruktur transportasi yang terhambat selama 2 tahun akibat pandemi Covid-19.

Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya infrastruktur jalan dan jembatan.

"Karena akses jalan menjadi jantung ekonomi masyarakat untuk menghadapi ekonomi global 2023," kata Edwar.

Dalam hal ini, juga tetap merealisasikan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) yang telah disusun sebelumnya. Apalagi untuk defisit anggaran  tahun depan mencapai Rp 80 miliar.

Baca juga: BREAKING NEWS: Jalan Tol Bengkulu-Lubuklinggau Batal Dibangun? Berikut Perubahan Prioritasnya