Pihak PT Pos Siap Kooperatif soal Penyelidikan Cagar Budaya di Bengkulu yang Dijadikan Resto

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Jiafni Rismawarni

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Pihak PT Pos berkomitmen kooperatif terhadap penyelidikan yang dilakukan oleh Satreskrim Polresta Bengkulu atas dugaan korupsi pada aset cagar budaya kantor pos yang akan jadi lokasi kuliner di Kota Bengkulu.

Executive General Manager (EGM) KCU PT Pos Bengkulu, Rodi Herawan menjelaskan, pihaknya juga sudah memberikan klarifikasi kepada Polresta Bengkulu. 

"InsyaAllah, karena kooperatif ini harus dilakukan. Kita mengetahui bahwa kantor Pos ini milik negara. Juga kami selaku pemilik dan pengelola aset ini harus memperhatikan kaidah-kaidah dan regulasi yang ada, " kata Rodi, Rabu (4/1/2023). 

Rodi mengatakan, PT Pos Persero yang 100 persen plat merah dari negara, kami KCP Pos Bengkulu mengucapkan terimakasih kepada Polresta Bengkulu dan jajarannya yang kemarin langsung membuat surat ke KCP Pos Bengkulu.

Baca juga: Polisi Selidiki Alih Fungsi Kantor Pos yang Masuk Cagar Budaya di Bengkulu Jadi Lokasi Kuliner

Perihal meminta klarifikasi, tertanggal 12 Desember 2022 dan ditandatangani PS Kasatreskrim, sehingga pihaknya langsung menugaskan deputi EGM KCU Bengkulu dan manager aset langsung ke kantor Polresta sesuai dengan surat tersebut perihalnya meminta klarifikasi. 

"Ketika kami menanyakan dasarnya apa kami dipanggil ini. Jawaban dari Polresta adalah atas dasar pemberitaan di media, yang sudah memulai ramai mempertanyakan, " jelas Rodi.

Ia menceritakan, pihaknya datang ke Polresta Bengkulu pada Rabu (14/12/2022) dan memberikan apa yang diminta.

Ada dua poin penting yang diminta oleh Polresta, pertama kepemilikan keabsahan di eks kantor Pos Barokoto yang dulu pernah beroperasi dan sekarang ini sudah mangkrak karena belasan tahun tidak diperhatikan. 

"Benar PT Pos persero pemiliknya secara resmi sesuai dengan sertifikat yang kami miliki. Dengan surat itu, dilengkapi juga permintaan apa dasarnya kami, dari PT Pos persero untuk pengelolaan oleh vendor, pihak ketiga, " ungkap Rodi. 

Pengelolaan kantor KCP Pos Bengkulu ini, kata Rodi, berdasarkan MOu dan perjanjian kerjasama yang langsung ditandatangani oleh Eksekutif vice president, regional I Sumatera yang ada di Medan.

Karena itu merupakan kewenangan dari Region I Medan, karena itu perpanjangan oleh kantor pusat karena optimalisasi fasilitas fisik atau aset ini merupakan kewenangan kantor pusat.

"Sehingga hal ini harus secara administrasi dan mutlak secara formal, kesemuanya harus ter administrasi dengan baik. Termasuk juga hak dan kewajiban, termasuk juga apa apa saja yang harus dilakukan oleh vendor jelas di pasal pasalnya dan itu sudah dipegang oleh pihak Polresta Kota, kami sudah menyampaikan klarifikasi dan memberi kan keterangan ke Polresta, " sampainya

Ia juga mengucapkan terimakasih kepada Polresta Bengkulu untuk meluruskan, karena hak dan kewajiban antar regulasi sudah pihaknya lakukan termasuk juga oleh vendor.

"Ini sudah finishing, sebentar lagi dilaunching kalau biasanya itu oleh kepala daerah. Seperti Pos bloc Medan oleh walikota Medan. Saya berharap ini bisa dilaunching oleh pemerintah kota, apakah walikota atau wawali itu merupakan kewenangan pemda, " sampainya. 

Serta memohon maaf juga kepada pemerhati, pecinta cagar budaya, ia memahami apalagi dirinya merupakan Ketua Harian forum wisata dan budaya Sumatera Selatan, sehingga cukup paham dengan cagar budaya bahwa pihaknya siap bersinergi tentang pelestarian heritage di Bengkulu ini. 

"Kami akan mensupport terhadap konten pelestarian, konten pengembangan, azas manfaat lingkungan, kaidah kaidah kearifan lokal kota Bengkulu yang padek ini, " tutup Rodi. 

Polisi Selidiki Ahli Status Cagar Budaya

Kantor Pos tertua di Bengkulu yang masuk situs cagar budaya Jambi-Bengkulu bakal dijadikan lokasi wisata kuliner.

Ternyata alih fungsi cagar budaya kantor pos pertama di Bengkulu yang lokasinya tak jauh dari Tugu Thomas Parr Kampung China Kota Bengkulu ini tengah dilidik polisi.

PS Kasat Reskrim Polresta Bengkulu AKP Welliwanto Malau mengatakan, pengusutan dilakukan atas proses perubahan cagar budaya menjadi tempat wisata kuliner, yang dilakukan oleh pihak perorangan.

Terkait dengan hal ini pihak kepolisian sedang mendalami apakah ada unsur tindak pidana korupsi didalamnya atau tidak.

Pasalnya sebelumnya ada dugaan tindakan gratifikasi dalam proses perizinan untuk pemakaian bangunan cagar budaya tersebut.

Untuk prosesnya saat ini masih dalam status lidik oleh unit Tipikor Sat Reskrim Polresta Bengkulu.

"Itu kan masuk aset cagar budaya, walaupun itu sebelumnya menjadi pusat jasa pengiriman nasional, namun harus ada izin dari pusat terhadap penggunaan aset cagar budaya," ungkap Malau.

Terkait dengan pengusutan cagar budaya ini, Polresta Bengkulu sudah memanggil beberapa orang dari pihak terkait untuk dimintai keterangan.

Sampai dengan saat ini prosesnya masih berjalan, dan pihak kepolisian belum bisa memastikan apakah kasus ini akan naik statusnya atau tidak.

Apabila nanti dalam prosesnya ditemui ada dua alat bukti dalam perkara ini, maka kasus ini akan ditingkatkan statusnya dari lidik menjadi sidik.

"Jika terpenuhi 184 KUHP-nya, maka nanti akan kita naikkan sidik dan kita akan tetapkan orang yang mengambil keuntungan pribadi, arahnya nanti ke Tipikor, karena ada anggaran sewa," ujar Malau.