Jelang Tahun Politik, Sekda Provinsi Bengkulu Ingatkan ASN Tak Berpolitik Praktis: Ada Sanksinya!

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Jiafni Rismawarni

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Jelang tahun politik, penyelenggaraan Pemilihan Umum ata Pemilu 2024 nanti, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Hamka Sabri berpesan kepada seluruh ASN di lingkungan Pemprov Bengkulu, agar tidak melakukan politik praktis. Pasalnya, saat ini ada sanksi bagi ASN yang terbukti berpolitik praktis. 

" Kita bukan orang politik, kita adalah ASN. Kita harus berhati-hati dalam menghadapi Pemilu. Kalau soal berpolitik tetap berpolitik. Kita sangat tajam sekali dalam kenetralan, yang lebih kejam lagi disitu ada pasal pidananya," pesan Hamka, Jumat (20/1/2023). 

Perihal adanya pasal Pidana bagi ASN yang berpolitik praktis ini, Hamka juga sudah bertemu dengan Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja pada beberapa bulan lalu. Serta kemarin, Kamis (19/1/2023) ia juga berjumpa dengan Direktur Politik Dalam Negeri Kemendagri RI Syarmadani. 

"Disitu ada netralitas ASN, saya selaku pimpinan birokrasi diundang. Jadi kita sudah melakukan imbauan ke seluruh ASN yang jelas dijajaran saya, agar kiranya tidak berpolitik praktis, " jelas Hamka. 

Perihal ini, ia pun berkomitmen menjaga stabilitas politik dan keamanan, dengan bekerjasama bersama aparat penegak hukum termasuk pihak inteligen negara serta akan menjamin netralitas ASN. 

"Karena ada undang-undang yang mengatur kita. Lalu, menurut Ketua Bawaslu ini ada aturan pidana nya, jadi kita minta kepada teman-teman agar tidak berpolitik praktis, " imbuhnya

Tidak dipungkiri, dalam upaya menjaga stabilitas dan keamanan dalam Pemilu  tentu membutuhkan kerjasama semua pihak. Sehingga Pemilu dapat berjalan aman, kondusif, tertib dan lancar. Untuk itu, ia tak bosan selalu mengingatkan para ASN agar tidak mendekati tindakan berpolitik praktis. 

"Makanya kita ingatkan terus, akan persoalan politik praktis, " tukasnya.