MenpanRB ke Bengkulu

Alasan Pemprov Bengkulu Tak Usulkan Rekrutmen PPPK 2023 Hingga Dapat Reaksi Dari MenPAN-RB

Tahun 2023 rekruitmen PPPK di Pemprov Bengkulu terancam tak digelar dikarenakan masalah anggaran

|
Penulis: Jiafni Rismawarni | Editor: Hendrik Budiman
Jiafni Rismawarni/TribunBengkulu.com
Suasana sebelum audiensi guru honorer yang lulus passing grade PPPK 2021 dengan Sekda Provinsi Bengkulu Hamka Sabri dan jajarannya beberapa waktu lalu. 

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Jiafni Rismawarni 

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Tahun 2023 rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Bengkulu tak diusulkan lantaran minimnya anggaran menjadi kendala utama terjadinya persoalan ini.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkulu, Hamka Sabri menyampaikan jika hanya mengandalkan keuangan daerah untuk rekruitmen PPPK ini, maka akan sulit. 

"Kecuali nanti ada tambahan dari dana pusat. Kita tidak semuanya menutup (rekruitmen P3K), kalau nanti ada formasi dari Menpan-RB, lalu anggaran juga ada sudah pasti kita buka, " kata Sekda. 

Baca juga: Pemprov Bengkulu Tak Usulkan Rekrutmen PPPK 2023, Begini Reaksi MenPAN-RB Azwar Anas

Apalagi, kondisi keuangan Provinsi Bengkulu saat ini juga bukan dalam kondisi baik. Pasalnya, untuk segi belanja pegawai saja Pemprov Bengkulu mendapatkan surat cinta dari kemendagri.

Hal ini dikarenakan belanja pegawai Pemprov Bengkulu sudah mencapai Rp 1,1 triliun atau 40,15 persen dari total belanja daerah. 

Sehingga Mendagri melalui rekomendasi hasil evaluasi APBD tahun anggaran 2023, meminta pemerintah daerah provinsi bengkulu harus menyesuaikan alokasi belanja pegawai paling tinggi 30 persen dari total belanja daerah. 

Beberapa faktor inilah, yang menyebabkan rekruitmen PPPK dari Pemprov Bengkulu tahun 2023 terancam tidak dilaksanakan. 

"Kita belum bisa, walaupun kita butuh tenaga guru, tenaga kesehatan, tapi kalau APBD kita belum memungkinkan untuk membayar itu pasti gak bisa. Itu sama pentingnya, formasi dengan anggaran, " paparnya. 

Hal ini mempertimbangkan keberlangsungan penggajian dan kesejahteraan pegawai untuk kedepannya.

Sehingga rasionalisasi anggaran dilakukan, agar terhindar dari anggaran daerah yang tidak cukup memenuhi kebutuhan belanja pegawai. 

"Ada formasi kebutuhan tapi anggaran nya gak ada, ya ka gak bisa, apa yang kita gajikan. Nampaknya untuk tahun ini belum, untuk sementara ini jika melihat perkembangan APBD kita, " pungkasnya. 

Begini Reaksi MenPAN-RB

MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas menyoroti persoalan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Provinsi Bengkulu yang masih menjadi PR besar.

Hal itu diungkapkannya saat kunjungan kerja di Provinsi berjuluk 'Bumi Rafflesia', Kamis (16/3/2023).

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved