Tak Ada Kerugian Negara, PH Minta 4 Terdakwa Korupsi Replanting Sawit Bengkulu Utara Dibebaskan

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Romi Juniandra

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Empat pengurus kelompok tani (poktan) Rindang Jaya terdakwa kasus korupsi replanting sawit di Bengkulu Utara diminta dibebaskan.

Permintaan dibebaskan ini dituangkan dalam sidang pledoi atau nota pembelaan di Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu, Senin (20/3/2023) siang.

Ketua tim penasehat hukum 4 terdakwa, Aan Julianda mengatakan dari fakta persidangan yang telah berlangsung, tidak ada bukti kuat kliennya telah melakukan perbuatan yang merugikan negara.

Selain itu, juga tidak ada bukti jika kliennya memperkaya diri sendiri atau orang lain dari program replanting sawit ini.

Apalagi, dana replanting ini juga telah disita oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu sejumlah Rp 13 miliar.

"Maka, dalam pledoi ini, kami meminta majelis hakim untuk membebaskan klien kami," ujar Aan kepada TribunBengkulu.com.

Dalam nota pledoi, juga dilampirkan yurisprudensi putusan hakim di Pengadilan Negeri (PN) Mamuju, bahwa dalam kasus yang sama, hakim memutuskan terdakwa dibebaskan.

Tuntutan JPU

Sebelumnya, 4 terdakwa korupsi replanting sawit di Bengkulu Utara ini dituntut masing-masing dengan pidana penjara 6 tahun.

Tuntutan ini dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Bengkulu di persidangan tuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu, Selasa (14/3/2023).

4 terdakwa ini merupakan pengurus dan anggota kelompok tani (poktan) Rindang Jaya di Bengkulu Utara.

4 terdakwa ini adalah Arlan Sidi yang merupakan Ketua Kelompok Tani Ridang Jaya, Eli Darwanto selaku Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya.

Lalu Suhastono yang merupakan Bendahara Kelompok Tani Rindang Jaya, dan Priyanto, anggota kelompok tani yang merupakan kepala desa (kades) Tanjung Muara nonaktif yang dilantik pada Rabu (3/8/2022) lalu.