Kemenag Ancam Cabut Izin Ponpes Al-Zaytun Jika Menyimpang, Buntut Kontroversi Panji Gumilang

TRIBUNBENGKULU.COM - Buntut kontroversi Panji Gumilang pimpinan pondok pesantren Al Zaytun, Kementerian Agama (Kemenag) ancam akan mencabut Izin Ponpes Al-Zaytun jika melakukan pelanggaran berat.

Ancaman pencabutan izin tersebut, jika terbukti menyebarkan paham keagamaan yang diduga sesat, maka Kemenag bisa membekukan nomor statistik dan daftar pesantren.

Kemenag merupakan regulator dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan, termasuk pondok pesantren (Ponpes) Al-Zaytun yang ada di Indramayu.

Menurut Juru Bicara Kemenag Anna Hasbie dikutip dari Kompas.com, praktik yang selama ini berkembang, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam diberi kewenangan untuk menerbitkan nomor statistik dan tanda daftar pesantren.

Hal itu diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No 1626 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Keberadaan Pesantren.

Ponpes Al-Zaytun saat ini tercatat memiliki keduanya, baik nomor statistik maupun tanda daftar.

Sebagai pihak yang menerbitkan, Ditjen Pendidikan Islam juga memiliki kewenangan untuk membekukan nomor statistik dan tanda daftar pesantren.

"Sebagai regulator, Kemenag memiliki kuasa administratif untuk membatasi ruang gerak lembaga yang di dalamnya diduga melakukan pelanggaran hukum berat," ucap dia mengutip laman Kemenag, Jumat (23/6/2023).

Anna menambahkan, berkenaan dengan dinamika yang berkembang seputar Ponpes Al-Zaytun, pihaknya beserta instansi terkait dan juga ormas Islam sedang melakukan kajian secara komprehensif.

Baca juga: Bantah Beri Bantuan ke Ponpes Al Zaytun, Kemenag Ungkap Itu Hanya Dana Bos

Tujuannya, agar dapat dirumuskan sikap atas beragam informasi dan fakta yang ditemukan dan terklarifikasi terkait Al-Zaytun.

Jika Ponpes Al-Zaytun melakukan pelanggaran berat, seperti menyebarkan paham keagamaan yang diduga sesat, maka Kemenag bisa membekukan nomor statistik dan daftar pesantren.

"Termasuk juga mencabut izin madrasah (Ponpes Al-Zaytun)," tegas dia.

Demo Pesantren Al-Zaytun Ricuh

Aksi unjuk rasa di Ponpes Al Zaytun Indramayu sempat terjadi ke ricuhan, Kamis (22/6/2023).

Dikutip dari Tribuncirebon.com, ada 2 orang massa aksi yang diamankan oleh polisi.

Hal itu setelah massa aksi dari Forum Solidaritas Dharma Ayu yang mencoba merangsek mendekat ke gerbang Ponpes Al Zaytun Indramayu.

Namun, massa aksi tertahan oleh petugas polisi yang melakukan pencegahan.

Mengingat, dari pihak ponpes juga menyiapkan massa aksi tandingan.

Kondisi semakin panas setelah salah satu koordinator aksi melalui pengeras suara meminta agar massa terus maju walau sudah berulang kali ditenangkan oleh petugas.

Karena usahanya tidak berhasil mendekat, dari arah belakang ada oknum yang melemparkan batu ke petugas polisi.

Baca juga: MUI Pastikan Ajaran Panji Gumilang di Pesantren Al-Zaytun Menyimpang, Salah Satunya Khotib Perempuan

Guna menjaga kondusifitas, polisi mengamankan dua orang yang diduga adalah oknum pelemparan batu.

Di sisi lain, suasana demo berangsur meredam seusai Kapolres Indramayu, AKBP M Fahri Siregar mengumpulkan para koordinator lapangan aksi untuk melakukan negosiasi.

Kapolres Indramayu saat itu menjelaskan bahwa saat ini MUI Pusat sedang turun ke Indramayu untuk melakukan investigasi terhadap Ponpes Al Zaytun Indramayu.

Sementara perihal kejadian ke ricuhan, kata Kapolres Indramayu, hanya miss komunikasi di lapangan.

Adapun soal dua orang dari massa aksi yang dibawa, kata Kapolres, hanya untuk diverifikasi.

"Pukul 15.15 WIB, demo selesai, semuanya berlangsung aman dan kondusif," ujar dia.

Wapres Angkat Bicara

Wakil Presiden Ma'ruf Amin turut menanggapi dan buka suara mengenai kasus pondok Al zaytun.

Ma'ruf Amin meminta pada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, dan juga Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas agar menindaklanjuti kontroversi pondok pesantren Alzaytun.

Ma'ruf mengatakan, Mahfud dan Yaqut mesti turun tangan bila hasil kajian menunjukkan bahwa benar ada penyimpangan yang terjadi di pondok pesantren tersebut.

"Setelah kita kaji bahwa itu memang sudah ada penyimpangan, kemudian tentu akan ada rapat koordinasi di pihak Menko Polhukam dengan juga Kementerian Agama saya minta ditindaklajuti," kata Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (20/6/2023) dilansir dari Kompas.com.

Ma'ruf mengatakan jika pemerintah akan mendengar serta mempertimbangkan pandangan dari berbagai organisasi Islam terkait Kontroversi Pondok Pesantren Alzaytun ini.

"Nanti kalau sudah pandangan-pandangan dari, saya dengar sudah dari NU Jawa Barat, dari Persis ya, kemudian dari MUI, nanti saya minta nanti untuk dikoordinasikan di tingkat Menko Polhukam," kata Ma'ruf.

MUI Turut Buka Suara Terkait Kontroversi Pondok Pesantren Al Zaytun

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga memberikan tanggapan yang serius terkai kontroversi pondok pesantren Al Zaytun.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah membentuk tim pengkajian yang merespons kontroversi di Ponpes Al Zaytun.

"MUI sudah membentuk tim untuk meneliti dan mengkaji tentang berbagai persoalan terkait dengan masalah sikap dan pandangan keagamaan dari Panji Gumilang," ucap Ketua MUI Anwar Abbas, Senin (19/6/2023).

Ia mengatakan, tim tersebut telah mempersiapkan langkah untuk menemukan fakta yang terjadi di Al Zaytun.

Ridwan Kamil Berikan Tanggapan Terkait Kontroversi Ponpes Al Zaytun

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil juga menanggapi kontorversi ponpes Alzaytun yang kini cukup menyita perhatian masyarakat.

Menanggapi kontroversi Al Zaytun, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku menunggu arahan Kementerian Agama dan MUI.

"Karena urusan agama kemudian urusan fiskal, hubungan luar negeri, yustisi, pertahanan dan keamanan itu wilayah pemerintah pusat," ujarnya di Bandung, dikutip dari Antara, Kamis (15/6/2023).

Terkini, Ridwan Kamil dengan tegas meminta Ponpes Al Zaytun kooperatif bisa berdialog dengan tim inestigasi yang dibentuk oleh Pemprov Jawa Barat bersama para kyai.

"Kami meminta pihak Al Zaytun untuk kooperatif, karena sudah beberapa kali dalam catatan sejarahnya sering menolak mereka yang mencoba untuk ber-tabayyun atau berdialog untuk mengetahui," ucap Ridwan Kamil, Senin (19/6/2023).

Sosok 'Pak Kumis' dan KSP Moeldoko Disebut Bekingi Panji Gumilang

Sosok Pak Kumis yang disebut-sebut sebagai bekingan Panji Gumilang saat ini tengah ramai diperbincangkan.

Adapun Pak Kumis tersebt diduga kuat sebagai sosok penting yang membuat Ponpes Al Zaytun terkesan tak tersentuh sama sekali selama puluhan tahun.

Padahal, Pimpinan Ponpes Al Zaytun telah berkali-kali melakukan berbagai tindakan yang memicu kontroversi.

Lantas, siapa sebenernya sosok pak Kumis yang disebut sebagai sosok penting negara hingga jadi bekingan dari pimpinan ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang?.

Perbincangan soal sosok Pak Kumis Al Zaytun mencuat setelah salah satu tokoh menyinggung sosok 'bekingan' Panji Gumilang.

Hal tersebut diungkap Pendiri Yayasan Pesantren Indonesia, Imam Suprianto dalam sebuah tayangan di YouTube TV One yang berjudul 'Menguak Misteri Ajaran Menyimpang Ponpes Al Zaytun'

Dikatakan Imam Suprianto, bekingan Ponpes Al Zaytun merupakan salah satu tokoh elite di Indonesia.

"Orang umum di elite itu sudah 'hei jangan mainin Zaytun lho, itu kan punya Pak Kumis, katanya gitu kan. Orang tahu itu siapa Pak Kumis itu," ujarnya seperti yang dikutip TribunBengkulu.com dari YouTube TVOne, Kamis (22/6/2023).

Imam mengatakan sebenrnya orang-orang sudah tahu siapa sosok yang disebut sebagai Pak Kumis tersebut.

Namun ternyata saat ini pak Kumis sudah mendelegasikan kewenangannya untuk mengurus Ponpes Al Zaytun kepada generasi muda saat ini.

Dalam hal ini Imam juga menyebut nama Kepala staf Presiden (KSP) Moeldoko yang sekarang memiliki kaitan dengan Mahad Al Zaytun.

"Nah sekarang, sekarang itu yang sangat dekat sekali dan punya posisi yang sangat menentukan di pemerintahan ini yaitu seorang Kepala Staf Presidenan,"

"Pak Moeldoko yang saya sendiri prihatin masih kemarin membangga-banggakan dan sebagainya. Ini Pak Moeldoko bagaimana?" lanjut Imam.

Bahkan Imam mengungkapkan dirinya mendapat informasi jika Moeldoko adalah orang yang diduga membuka akses saat Panji Gumilang meminta bantuan.

"Saya dapat informasi bahwa Pak Moeldoko ini kapan Panji Gumilang perlu bantuan ke Polres ke Polda, ke Mabes Polri itu tinggal telpon saja," beber Imam.

Saat ditanya apakah itu sudah terbukti dan bukan tuduhan semata, Imam dengan santainya mengatakan jika hal itu sudah terbukti.

"Ya itu sudah terbukti, kemaren aja padahal yang dari masyarakat itu yang rencana tiga ribu ternyata hanya ratusan aja kan,"

"Itu istilah temen-temen itu masyarakat bilang, biarin kita pemanasan dulu lah. Demo sekarang kan kita akan bikin berjilid-jilid nih demo,"

"Jadi kepengan tahulah apa reaksi Al Zaytun," lanjutnya lagi.

Ternyata, Imam mengungkapkan jika ada sebanyak 1500 polisi yang telah siap siaga.

"Berapa miliar dia harus bayar itu polisi? kan gitu," tandasnya.

PWNU Jawa Barat Larang Anak-anak Masuk Ponpes Al Zaytun

Belakangan Ponpes Al Zaytun jadi sorotan lantaran sederet kontroversi yang dilakukan pimpinan pondok pesantren Al-Zaytun Panji Gumilang.

Hal tersebut membuat Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat mengeluarkan pernyataan tegas terkait Pondok Pesantren Al-Zaytun di Indramayu tersebut.

Ketua PWNU Jabar, KH Juhadi Muhammad mengatakan, ponpes tersebut mengajarkan pelajaran yang menyimpang dari ajaran Islam.

Oleh sebab itu, sebagaimana yang telah diputuskan Lembaga Bahtsul Masail (LBM), memondokkan anak di Ponpes Al-Zaytuntidak dianjurkan.

Juhadi Mengatakan, sedikitnya ada tiga pertimbangan yang membuat PWNU tak menganjurkan untuk memondokkan anak di Ponpes Al Zaytun.

Pertama, memondokkan anak ke Ponpes Al-Zaytun sama halnya dengan membiarkan anak berada di lingkungan yang buruk.

Mengingat, banyak penyimpangan syariat dan tata cara beribadah yang dilakukan di ponpes pimpinan Syekh Panji Gumilang tersebut.

Mulai dari bercampurnya saf salat jemaah laki-laki dan perempuan, nyanyian lagu salam Yahudi, hingga menjalankan ibadah haji yang tidak harus pergi ke Makkah dan Madinah.

Alasan kedua, ujar Juhadi, memondokkan anak di Ponpes Al Zaytun tak dianjurkan karena sama halnya dengan memilihkan guru yang salah untuk anak.

Ketiga, memondokkan anak ke Al Zaytun tak dianjurkan karena hal itu sama saja dengan membiarkan jumlah keanggotaan kelompok yang menyimpang ini menjadi tambah banyak.

"Kewajiban orang tua adalah harus memilihkan pesantren yang baik dan masyhur kompetisinya di bidang agama," ujar Juhadi,seperti yang dikutip TribunBengkulu.com dari TribunJabar, Senin (19/6/2023).