Kontroversi Pimpinan Ponpes Al Zaytun

KSP Moeldoko Diduga Miliki Hubungan Khusus Dengan Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun

Kepala Staf Kepresidenan RI, Moeldoko diduga mendukung Panji Gumilang karena telah mendirikan Ponpes Al Zaytun.

|
Penulis: Yuni Astuti | Editor: Hendrik Budiman
Kolase TribunBengkulu.com dan Kompas.com
Kolase Moeldoko dan Panji Gumilang. KSP Moeldoko Diduga Miliki Hubungan Khusus Dengan Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun 

Namun, massa aksi tertahan oleh petugas polisi yang melakukan pencegahan.

Mengingat, dari pihak ponpes juga menyiapkan massa aksi tandingan.

Kondisi semakin panas setelah salah satu koordinator aksi melalui pengeras suara meminta agar massa terus maju walau sudah berulang kali ditenangkan oleh petugas.

Karena usahanya tidak berhasil mendekat, dari arah belakang ada oknum yang melemparkan batu ke petugas polisi.

Guna menjaga kondusifitas, polisi mengamankan dua orang yang diduga adalah oknum pelemparan batu.

Di sisi lain, suasana demo berangsur meredam seusai Kapolres Indramayu, AKBP M Fahri Siregar mengumpulkan para koordinator lapangan aksi untuk melakukan negosiasi.

Kapolres Indramayu saat itu menjelaskan bahwa saat ini MUI Pusat sedang turun ke Indramayu untuk melakukan investigasi terhadap Ponpes Al Zaytun Indramayu.

Sementara perihal kejadian ke ricuhan, kata Kapolres Indramayu, hanya miss komunikasi di lapangan.

Adapun soal dua orang dari massa aksi yang dibawa, kata Kapolres, hanya untuk diverifikasi.

"Pukul 15.15 WIB, demo selesai, semuanya berlangsung aman dan kondusif," ujar dia.

Wapres Angkat Bicara

Wakil Presiden Ma'ruf Amin turut menanggapi dan buka suara mengenai kasus pondok Al zaytun.

Ma'ruf Amin meminta pada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, dan juga Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas agar menindaklanjuti kontroversi pondok pesantren Alzaytun.

Ma'ruf mengatakan, Mahfud dan Yaqut mesti turun tangan bila hasil kajian menunjukkan bahwa benar ada penyimpangan yang terjadi di pondok pesantren tersebut.

"Setelah kita kaji bahwa itu memang sudah ada penyimpangan, kemudian tentu akan ada rapat koordinasi di pihak Menko Polhukam dengan juga Kementerian Agama saya minta ditindaklajuti," kata Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (20/6/2023) dilansir dari Kompas.com.

Halaman 3/4
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved