Potret Ruas Jalan Tol Bengkulu yang Diresmikan Presiden Jokowi, Tol Pertama Dikawasan Bumi Rafflesia

TRIBUNBENGKULU.COM - Ruas jalan tol (Tax On Location) Bengkulu-Taba Penanjung yang merupakan tol pertama di Kawasan Provinsi berjuluk 'Bumi Rafflesia' diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada Kamis (20/7/2023).

Tol yang diresmikan presiden Jokowi itu sepanjang 16,7 Kilometer yang merupakan pembangunan seksi 1 ruas Tol Bengkulu-Lubuklinggau.

Diketahui, ruas Jalan Tol Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu itu sepanjang 95,8 km yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera.

Ruas jalan yang dikelola oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Hutama Karya (Persero) ini terbagi menjadi 3 Seksi.

Pembangunan seksi 1 yakni ruas tol Taba Penanjung - Bengkulu sepanjang 17,6 Km.

Lalu, pembangunan seksi 2 Kepahiang - Taba Penanjung sepanjang 23,7 Km dan

Kemudian, pembangunan ruas seksi 3 Lubuk Linggau - Kepahiang sepanjang 54,5 Km.

Tol Bengkulu - Taba Penanjung Habiskan Anggaran Rp 4,8 Triliun

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, jalan tol pertama di Bengkulu, yaitu Tol Bengkulu - Taba Penanjung menghabiskan anggaran Rp 4,8 Triliun.

Pernyataan tersebut diungkapkan Presiden Jokowi dalam sambutannya, saat meresmikan jalan Tol, pada hari Kamis (20/7/2023) sekitar pukul 10.00 WIB pagi.

Di mana jalan Tol Bengkulu - Taba Penanjung merupakan bagian dari ruas jalan tol Bengkulu yang direncanakan bakal dibangun sampai ke Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan anggaran yang cukup besar tersebut, presiden berharap agar jalan Tol tersebut akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Bengkulu.

Baca juga: BREAKING NEWS: Presiden Jokowi Pastikan Pembangunan Tol Bengkulu-Lubuklinggau Berlanjut

"Semoga bisa mempercepat mobilitas orang dan barang, dan kota harap ini bisa mensejahterakan masyarakat kita, dan daya saing Bengkulu pasti akan meningkat lebih baik," ungkap Jokowi.

Presiden Jokowi mengatakan jalan Tol Bengkulu Taba Penanjung akan diteruskan sampai ke Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan.

Namun tetap akan melihat juga kondisi APBN, belum lagi ditambah dengan Provinsi lain juga meminta hal yang sama.