Nadiem Makarim Sebut Skripsi Tak Wajib Lagi untuk Lulusan S1, Dorong Dihapuskan Oleh Kampus

TRIBUBENGKULU.COM - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim menyampaikan mahasiswa S1 tak lagi wajib buat skripsi.

Tak hanya itu, mahasiswa lulusan S2 dan S3 pun tak lagi dituntut untuk mengunggah jurnal yang telah dikerjakan.

Dengan syarat, pihak kampus telah menerapkan kurikulum berbasis proyek maupun bentuk lain yang bernilai sama.

Sementara itu, bagi kampus yang belum menjalani kurikulum berbasis proyek, maka syarat lulus kuliahnya yakni adanya tugas akhir namun tidak harus berbentuk skripsi.

Aturan ini tertuang melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud Ristek) No 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Adanya kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini disampaikan langsung oleh Nadiem bersamaan dengan peluncuran Merdeka Belajar Episode ke-26: Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi.

Dilansir dari Kompas.com melalui tayangan Youtube Kemendikbud Ristek pada, Selasa 929/08/2023) Nadiem Makarim mengatakan sejauh ini ada banyak kendala yang dihadapi oleh kampus maupun mahasiswa atas tugas akhir.

Contohnya saja seperti, pembuatan skripsi, publikasi jurnal ilmiah terakreditasi maupun publikasi jurnal internasional bereputasi.

"Padahal perguruan tinggi perlu menyesuaikan bentuk pembelajaran agar lebih relevan dengan dunia nyata. Karena itu perguruan tinggi perlu ruang lebih luas untuk mengakui dan menilai hasil pembelajaran di luar kelas," kata Nadiem, yang dikutip TribunBengkulu.com pada, Selasa (29/08/2023).

Nadiem juga menambahkan, pengganti skripsi itu ada berbagai cara yang dapat dipilih oleh kampus.

Misalnya saja, seperti prototype, proyek atau bentuk lainnya yang dianggap sesuai.

Baca juga: Orangtua Murid Protes ke Nadiem Makarim, Desak Hapus Wisuda TK-SMA Dianggap Memberatkan

"Tugas akhir bisa berbentuk macam-macam, bisa berbentuk prototipe, bisa berbentuk proyek ataupun bentuk lainnya," ungkap Nadim.

"Misalnya saja seperti prodi dalam vokasi, apakah jika mahasiswanya menulis karya ilmiah yang terpublis secara scientific adalah cara tepat padahal kompetensi dia technical skill," ujarnya

Maka dari itu tak semua mahasiswa bisa diukur dengan cara yang sama.

Kemudian, Ia mengatakan untuk keputusan bebas skripsi, tesis atau disertasi ini diambil berdasarkan kebijakan masing-masing kampus atau kepala prodi (Kaprodi).

"Kaprodi bisa menentukan apakah tugas akhir skripsi atau bentuk lain sudah cocok untuk mahasiswa atau bagaimana, mereka yang menentukan," kata Nadiem.

Ia berharap, tiap prodi dapat lebih bijak dalam menentukan syarat kompetensi kelulusan mahasiswa tingkat akhir.

Sehingga dengan adanya bebasnya tugas akhir bagi S1 dan kelonggaran jurnal bagi S2 maupun S3 bisa sesuai dengan program yang ada.

" Jadi bisa mendorong perguruan tinggi dalam menjalankan Kampus Merdeka dan sesuai dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi," bebernya

Kemendikbud Terbitkan Surat Edaran Soal Wisuda TK-SMA 

Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) bakal mengeluarkan surat edaran berkaitan dengan aturan wisuda TK-SMA.

Hal ini diketahui melalui Kapokja regulasi, Tatalaksana dan Sumber Daya Manusia Kemendikbud Ristek Any Sayekti.

Any mengatakan, jika surat edaran itu nantinya akan mengatur tentang pelaksanaan wisuda jenjang pendidikan TK hingga SMA yang kini menjadi sorotan.

"Mengamati fenomena semakin maraknya pelaksanaan wisuda pada jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA yang berimplikasi pada penambahan pembiayaan, Ditjen PAUD Dasmen berencana menerbitkan surat edaran," kata Any dilansir dari Kompas.com, pada Jumat (23/6/2023).

Any juga menjelaskan jika pelaksanaan wisuda jenjang pendidikan TK hingga SMA tidak diwajibkan.

Terlebih jika pelaksanaan wisuda ini memberatkan orang tua karena biaya yang harus dikeluarkan.

"Pelaksanaan wisuda seharusnya juga tak memiliki konsekuensi seandainya tak diikuti oleh peserta didik," ungkapnya

Any juga menjelaskan jika surat edaran akan dikeluarkan dalam waktu dekat ini.

"Diusahakan segera," tutupnya.

 Orang tua Desak Nadiem Makarim untuk Hapus Wisuda TK- SMA

Sebelumnya, heboh orangtua meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim menghapus acara wisuda mulai dari TK hingga SMA.

Keluhan masyarakat mengenai ini cukup menghebohkan jagat maya salah satunya di twitter.

Acara wisuda anak mulai dari Tk hingga SMA dinggap memberatkan orang tua salah satunya biaya.

Seperti diketahui saat ini momen wisuda tidak hanya untuk para sarjana melainkan mulai dari TK, SD, SMP, hingga SMA.

Keramaian soal wisuda yang minta dikembalikan hanya untuk yang lulus kuliah diunggah akun Twitter, Senin (12/6/2023).

Disebutkan dalam unggahan itu, jenjang TK, SD, SMP, dan SMA dinilai tidak perlu mengadakan wisuda.

"Kembalikan wisuda hanya untuk lulus kuliah. TK, SD, SMP, dan SMA tidak perlu wisuda."

Hingga Kamis (14/6/2023), unggahan tersebut telah tayang berjuta-juta kali, disukai puluhan ribu akun Twitter, dan dibagikan ribuan kali kali.

Tak hanya ramai diperbincangkan di twitter, menelusuri Instagram pribadi Nadiem Makarim ternyata dipenuhi dengan komentar netizen yang emminta penghapusan acara wisuda dari TK hingga SMA.

"Hapus wisuda tk, sd, smp, dn sma pak... Hanya memberatkan orang tua.. Belum biaya sekolah untuk k jenjang berikutnya, belum perlatan dn kelengkapan sekolah," tulis akun
duwiana_

"Hapuskan wisuda dr tk smp SMA..biaya sewa gedung ny mahal,blm tour ke bali atau jogja bagi yg tidak mampu d wajibkan byr walupun tdk ikut tour.smp orang tua mnjm2 uang kesana kesini smp ada yg pinjem rentenir," tulis akun @
handayani2382

"Assamualaikum, Pak. Mohon hapuskan wisuda jenjang PAUD-TK-SD-SMP-SMA dengan dibuatkan edaran resmi SK Kemndikbud, Pak! Meresahkan sekali. Tolong, Pak!," tulis akun @ mohekanwar

"Pak saya minta tolong banget bikin peraturan tentang wisuda, karena wisuda untuk anak TK,SD, SMP kurang tepat. Saya mewakili emak" yang mana biaya sewa gedungnya untuk anak SD 700rb anak SMA 1jt. Belum lagi harus beli buket yang harganya 80-100rb, belum lagi sewa kebaya atau beli kebaya yang seharga 150rb, gak sampe di situ harus beli heels yang harganya 100rb, dan terakhir make-up kalau di salon bisa keluar 150rb kalau makeup di rumah harus beli barangnya minimal 100rb keluar. Coba kalo di total 700+80+150+100+150 = 1,2 JT aja keluar pak untuk wisuda doang, yang mana uang tersebut seharusnya bisa di pakai untuk biaya sekolah yang baru buat beli seragam, buat beli alat tuliss, dan biaya sekolah lainnya. Mohon pak kebijakannya," tulis akun @
hilal12610

"Pak Nadiem, sekarang ini di kebanyakan sekolah dari jenjang TK, SD, SMP, dan SMA mengadakan wisuda untuk kelulusan, tolong pak untuk mengambil kebijakan agar di beri larangan supaya tidak memberatkan biaya org tua karena didalam acara tsb org tua mengeluarkan uang untuk sewa toga, make up, sewa gedung, beli buket, dan lainnya sedang kan masih harus memikirkan biaya pendaftaran dan persiapan sekolah selanjutnya. besar harapan kami pak Nadiem mau membantu terimakasih pak sebelumnya salam dari saya," tulis akun @
arifin_olif

"Assalamu'alaikum.. Tolong kebijakan pak mentri tentang penomena Wisuda TK/PAUD. SD. SMP. SMA/SMK. yang biayanya bukan murah dan wajib dibayar. Sehingga memberatkan orangtua murid. Belum orangtua punya anak 2 atau 3 anak yg wisuda bersamaan. Setelah lulus dan masuk sekolah biaya lagi. Tolong kebijakan nya pak. Jangan wisuda ini membuat orangtua terlilit hutang dan terancam anak putus sekolah," tulis akun @syafridacupid

"Pak kalo bisa untuk kelulusan anak SMP dan SMA ngak usah pake wisuda wisudaan.. Wisuda cukup untuk jenjang kuliah. Lulus ya lulus saja mengenakan seragam sekolah bukan berkebaya dan harus make up juga. Kasian bagi siswa yang orang tuanya tidak mampu," tulis akun @
imroatunsusanto7

Dengan banyaknya koemntar yang mengeluhkan acara wisuda, terkait hal itu Nadiem Makarim belum memberikan tanggapan apapun.