Bupati Mian Tiba-tiba Datang Bersama Petugas Pertamina, Keluhan Demo Sopir Truk Langsung Direspon

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Abdurrahman Wachid

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU UTARA - Demo sopir truk di Kantor Bupati Bengkulu Utara, Rabu (6/9/2023) sempat tegang.

Lantaran saat audiensi antara perwakilan sopir truk dengan Pemkab Bengkulu Utara yang diwakili asisten setdakab, tidak ada solusi konkret yang bisa diberikan mengatasi keluhan pemblokiran QR Code milik sopir truk.

Audensi berlangsung di ruang rapat Lantai 2 Kantor Bupati Bengkulu Utara, yang dimulai dari pukul 09.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB.

Pantauan TribunBengkulu.com saat audiensi berlangsung alot, tiba-tiba sekitar pukul 12.00 WIB, datang berjalan kaki dari luar gerbang kantor bupati Bupati Bengkulu utara Ir. Mian.

Bupati Mian menuju gedung sembari menyapa massa demontran yang sedang menunggu proses audensi yang sedang berlangsung.

"Ayo sini apa keluhan para sopir ini," kata Mian sembari berjalan menuju kursi di ruangan audiensi.

Selain itu, ia juga membawa petugas dari pihak PT Pertamina Cabang Bengkulu untuk merespon keinginan para demontran tersebut.

Setelah Mian datang di meja audensi tersebut, akhirnya solusi konkret diberikan oleh bupati Bengkulu utara tersebut.

"Ya, hari ini saya datangkan langsung orang dari pertamina dan saya minta untuk membuka pemblokiran barcode QR seluruh sopir truk yang melakukan demontrasi hari ini," ujar Mian.

Kepada para sopir yang telah diblokir QR Codenya, diminta untuk menyerahkan poto copy STNK mobilnya, agar pihak pertamina bisa langsung membuka blokir tersebut.

Sopir truk diminta untuk bersabar karena secara bergantian proses pembukaan pemblokiran tersebut sedang diproses oleh pihak pertamina.

Baca juga: BREAKING NEWS: Demo Ratusan Sopir Truk di Bengkulu Utara, Keluhkan Solar Langka QR Code Diblokir

Pertamina Terima Aspirasi Warga

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel terus berkomitmen memastikan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dapat tepat sasaran.

Pertamina bersinergi bersama Pemerintah Daerah dalam mengurangi potensi penyalahgunaan BBM Bersubsidi untuk sektor angkutan dan operasional tambang.

Sales Area Manager Retail Bengkulu, Mochammad Farid Akbar mengatakan bahwa akan terus berkomitmen bersama Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum (APH) agar penyaluran BBM bersubsidi dapat tepat sasaran.

"Pertamina telah menerima aspirasi konsumen, dan akan terus berkomitmen bersama Pemerintah Daerah dan APH untuk tetap melarang angkutan dan operasional tambang menggunakan BBM Bersubsidi," ujar Farid.

Selain itu, apabila adanya konsumen BBM Subsidi yang memenuhi syarat atau berhak mendapatkan BBM Bersubsidi namun terkena blokir, maka pihak Pemerintah Daerah Bengkulu Utara melalui Dinas Perhubungan Bengkulu Utara akan melakukan verifikasi dan bersurat resmi kepada Pertamina agar konsumen yang telah berhasil verifikasi dapat dibuka QR Code yang terblokir.

Pertamina juga menegaskan kembali, berdasarkan surat edaran dari Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No.4.E/MB.01/DJB.S/2022 tentang penyaluran BBM jenis JBT dan Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014, kendaraan pengangkut hasil kegiatan perkebunan dan tambang tidak diperbolehkan mengisi solar subsidi.

Area Manager Communication, Relation & CSR Sumbagsel, Tjahyo Nikho Indrawan menegaskan untuk menggunakan BBM Bersubsidi sesuai dengan peruntukan dan kebutuhan agar penyaluran BBM Subsidi terus tepat sasaran.

"Masyarakat dianjurkan untuk dapat membeli BBM sesuai peruntukan dan kebutuhan, serta tidak melakukan pengisian berulang dan penimbunan BBM. Jika menemukan indikasi kecurangan, masyarakat dapat segera melaporkan kepada aparat penegak hukum, atau melalui Pertamina Call Center (PCC) 135," tutup Nikho.

Demo Kantor Bupati

Ratusan sopir truk di Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Bengkulu Utara, Rabu (6/9/2023).

Demo sopir truk ini mempertanyakan kelangkaan BBM subsidi jenis solar dan pemblokiran QR Code yang dimiliki para sopir truk pribadi di Bengkulu Utara.

Kedatangan mereka ke kantor bupati meminta solusi atas permasalahan yang mereka alami. Hingga saat ini aksi masih berlanjut dan perwakilan sudah melakukan audiensi.

Edi, salah satu sopir truk mengatakan aksi yang mereka lakukan untuk mempertanyakan persoalan QR Barcode para sopir truk yang banyak diblokir dan kelangkaan BBM jenis solar yang ada di Bengkulu Utara.

"Kami habis waktu untuk mengantre BBM, butuh waktu sehari lebih untuk kami bisa mendapatkan BBM," kata Edi kepada TribunBengkulu.com, Rabu (6/9/2023).

Selain itu, sejumlah sopir truk juga mengeluhkan adanya pemblokiran QR Code MyPertamina secara sepihak.

"Kami ini mobil pribadi, masak kami diblokir, tapi banyak mobil partai atau perusahaan besar tidak diblokir," ungkapnya kecewa.

Berdasarkan pantauan reporter TribunBengkulu.com di lapangan, para sopir truk ini memulai aksinya sejak pukul 08.30 WIB dengan titik kumpul pertama yakni di SPBU di Gunung Selatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara kemudian baru bergerak ke kantor Bupati Bengkulu Utara.

Sementara itu, General Manager PT FAM, Stevanie Gloria yang merupakan pimpinan SPBU Gunung Selan mengatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui adanya pemblokiran barcode QR MyPertamina yang dimiliki para sopir tersebut.

"Ya kami tidak menjalankan fungsi kami sesuai aturan saja, yang ada barcode QR MyPertamina kita isi BBM, yang masih terkendala mohon maaf tunggu dulu dan silahkan mengurus QR nya terlebih dahulu," jelasnya.