Kronologi Bentrok Warga vs Polisi di Pulau Rempang Gegara Penolakan Pembangunan Rempang Eco City

TRIBUNBENGKULU.COM - Kronologi bentrok antar warga vs polisi di Pulau Rempang Batam, berawal dari warga menolak adanya rencana pembangunan proyek nasional Rempang Eco City.

Bentrok warga Pulau Rempang dengan polisi ini terjadi di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau pecah, Kamis (7/9/2023) pagi kemarin.

Adanya rencana pembangunan proyek nasional Rempang Eco City di Pulau Rempang, Kecamatan Galang belasan warga terancam direlokasikan dari rumah masing-masing.

Total ada 10.000 warga dari 16 kampung adat dilaporkan terdampak Rempang Eco City.

Sementara itu, Usman salah satu warga Pulau Rempang mengatakan jika kericuhan ini terjadi karena tim gabungan dari BP Batam tetap memaksa untuk melakukan pengukuran dan pemasangan patok di Pulau Rempang.

“Kami warga Pulau Rempang sepakat, tidak boleh ada kegiatan apa pun jika belum ada kepastian dari pemerintah untuk tanah turun temurun kami tidak direlokasi,” ujar Usman dilansir dari Kompas.com.

Baca juga: Nenek Rohaya Sakit Selama Tiga Bulan Sang Anak Ungkap Slamet Jarang Pulang Hingga Sang Ibu Meninggal

Usman juga mengatakan jika sebenarnya warga pulau Rempang tidak akan melawan pihak polisi jika pemerintah tidak memperlakukan mereka secara semena-mena.

“Pemerintah tidak komitmen, makanya kami melakukan perlawanan untuk menjaga kampung yang merupakan tanah kelahiran yang sudah berlangsung ratusan tahun yang lalu,” ungkap Usman.

Usman juga mengaku jika dirinya kecewa karena dari aksi penolakan ini ada beberapa warga yang diamankan ke Polresta Barelang karena dianggap melawan.

“Yang melawan itu pemerintah, karena berlaku semena-mena. Seharusnya pemerinta mengayomi rakyatnya, bukan malam merampas apa yang dimiliki rakyatnya,” ungkap Usman.

Usman mengungkapkan jika sebenarnya mereka tidak akan melakukan penolakan jika warga tidak melakukan rekokasi.

"Kami tidak akan melakukan hal ini jika pemerintah mau sepakat untuk tidak melakukan relokasi seperti yang kami minta,” ungkap Usman.

BP Batam Telah Melakukan Sosialisasi

Sebelum adanya bentrok warga dengan pihak kepolisian Badan Pengusahaan (BP) Batam telah melakukan sosialisasi kepada warga Pulau Rempang, Galang.

Adapun sosialisasi yang dimaksud yakni melakukan pengukuran tanah batas hutan Rempang.

Sosialisasi ini dilakukan guna menindaklanjuti arahan dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kelautan.

Namun sayangnya sosialisasi tersbeut tidak diindahkan, sehingga masyarakat melakukan pemblokiran jalan dan sweeping di Jembatan 4 Barelang.

Mengetahui hal ini Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait mengatakan jika pihaknya telah meminta bantuan pada Tim Terpadu Kota Batam karena adanya pemblokiran jalan dan sweeping yang dilakukan warag di jembatan 4 dan Dapur 6.

“Sebelum melaksanakan kegiatan pengukuran ini, kita sudah melakukan berbagai tahapan sosialisasi oleh tim kecil yang masuk ke masyarakat maupun dari tim terpadu. Namun, warga tetap melakukan pemblokiran jalan, sehingga terpaksa melibatkan tim terpadu untuk menjalankan proyek strategis nasional ini,” kata Ariastuty.

Ariastuty juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak terprovokasi dengan berbagai isu yang berkembang.

“Kami berharap masyarakat tidak terprovokasi dengan isu yang berkembang. Kegiatan ini kami pastikan sudah melalui tahapan sosialisasi sebelumnya kepada warga,” ungkapnya.

Tak hanya itu saja, Ariastuty juga mengatakan pihak BP Batam akan bertanggung jawab mnyelesaikan hunian baru untuk masyarakat Rempang Galang yang rumahnya terelokasi adanya rencana pembangunan Rampang Eco City.

“Relokasi ke tempat yang baru ini akan disiapkan BP Batam. BP Batam tidak akan pindahkan bapak dan ibu begitu saja,” ungkap Ariastuty.