Usut Dana Stunting Rp 5,7 Miliar di Seluma, Jaksa Periksa Dinkes dan Perkimhub, Polisi Panggil DLH

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Yayan Hartono

TRIBUNBENGKULU.COM, SELUMA - Aparat Penegak Hukum (APH) di Kabupaten Seluma menggeber pengusutan dugaan penyelewengan dana isentif fiskal stunting Pemkab Seluma senilai Rp 5,7 miliar. 

Hari ini, Kamis (18/1/2024) Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Satreskrim Polres Seluma kembali melakukan pemanggilan OPD atau dinas penerima dana isentif fiskal stunting tahun 2023.

Kejari melakukan pemanggilan kepada Dinas Perumahan, Pemukiman dan Perhubungan (Perkimhub) serta Dinas Kesehatan (Dinkes).

Sementara Satreskrim Polres Seluma memanggil dan melakukan pemeriksaan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

"Iya, kami sudah melakukan pemanggilan kepada seluruh OPD penerima dana isentif fiskal stunting ini," jelas Kajari Seluma Wuriadi Paramitha melalui Kasi Pidsus Ahmad Gufroni. 

Pemanggilan ini lanjut kasi pidsus, untuk konfirmasi dan klarifikasi terhadap dugaan penyelewengan anggaran isentif fiskal stunting. Melengkapi bahan dan keterangan yang diperlukan.

"Kami lakukan pulbaket ini untuk mengetahui ada atau tidaknya unsur pidana dalam realisasi isentif fiskal stunting yang diterima dari menkeu ini. Sehingga pemeriksaan atau pemanggilan terhadap pihak yang terlihat akan terus dilakukan sampai pulbaket dianggap cukup," beber Ahmad Gufroni. 

Di sisi lain, Kapolres Seluma AKBP Arief Eko Prasetyo melalui Kasat Reskrim AKP Dwi Wardoyo juga membenarkan jika saat ini pihaknya juga terus melakukan pemanggilan kepada OPD penerima dana isentif fiskal stunting ini.

"Iya, kami juga terus melakukan pemanggilan OPD-OPD penerima dana isentif fiskal stunting ini. Hari ini (18/1/2024) kita mintai keterangan dari Dinas Lingkungan Hidup," terang kasat reskrim. 

Pemanggilan ini masih terus akan dilakukan sampai semua data dan keterangan yang dibutuhkan dianggap cukup.

Namun demikian Satreskrim Polres Seluma juga akan berkoordinasi ke Kejari Seluma karena pihak kejari juga melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyelewengan dana isentif fiskal stunting tahun 2023. 

"Karena kejari juga melakukan penyelidikan perkara ini, jadi secepatnya kami akan berkordinasi ke pihak kejari untuk mencari solusinya," kata kasat reskrim. 

Untuk diketahui diusutnya dana isentif fiskal stunting Pemkab Seluma tahun 2023 ini karena diduga banyak tak tepat sasaran, direalisasikan bukan untuk penanganan stunting.

Selain itu kuat dugaan dana isentif fiskal stunting sebesar Rp 5,7 miliar diselewengkan, karena alokasi ke OPD penerima tanpa ada rapat bersama. OPD penerima hanya masuk dalam list penerima, tapi uangnya tidak diterima oleh OPD yang bersangkutan.

Kepala OPD penerima dana fiskal stunting juga mengakui sudah dipanggil baik oleh polisi maupun jaksa.

"Iya saya sudah dipanggil oleh Kejari Seluma. Pihak kejari menanyakan soal realisasi dana fiskal stunting yang kami terima sebesar Rp 70 juta," jelas Kadis DP3AP2KB Suardi, Rabu (17/1/2024). 

Ketika ditanya soal pembagian besaran dana fiskal yang diterima OPD terkait penanganan stunting. Kadis DP3AP2KB mengatakan tidak memahami.

Ia mengetahui menerima dana fiskal stunting ini setelah melihat DPA. 

"Tidak pernah kami diajak rapat, terkait alokasi dana fiskal ini. Tahunya kami menerima Rp 70 juta dan sudah kami realisasikan untuk kegiatan sosialisasi," ungkap kadis. 

Baca juga: Dana Stunting Rp 5,7 Miliar di Seluma Dilidik APH, Berikut Daftar Realisasi Beserta OPD Penerima

Berikut realisasi dana fiskal stunting Rp 5,7 Miliar dari Menteri Keuangan tahun 2023

RSUD Tais:

-Pengadaan obat dan vaksin Rp 1 Miliar

-Pengadaan bahan habis pakai Rp 800 juta

Disperkimhub

-Perbaikan RTLH untuk pencegahan tumbuh dan berkembangnya pemukiman kumuh Rp 896,2 juta

Dinas PMD

-Fasilitasi tim penggerak PKK dalam gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga Rp 500 juta

Dinas Kesehatan

-Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat (Jemkesmas) Rp 2,027 Miliar

-Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Rp 371,6 juta

Dinas Lingkungan Hidup

-Penanganan sampah Rp 91 juta

DP3AP2KB

-Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga Rp 70 juta