Debat Pilpres 2024

Singgung Kampus-Kampus Kritik Jokowi, Ganjar: Pemimpin Harusnya Mendengarkan Aspirasi

Calon Presiden Ganjar Pranowo menyatakan adanya keresahan tentang netralitas pemerintah dalam Pilpres 2024 saat debat kelima Pilpres 2024.

Tangkap Layar Youtube KPU RI
Ganjar singgung kampus kampus kritik keras Jokowi saat debat Pilpres 2024, Minggu (2/4/2024) malam. 

TRIBUNBENGKULU.COM - Calon Presiden Ganjar Pranowo menyatakan adanya keresahan tentang netralitas pemerintah dalam Pilpres 2024 saat debat kelima Pilpres 2024.

Pernyataan tersebut disampaikan Ganjar saat pemaparan visi misi debat kelima Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu (4/2/2024).

Ganjar sepertinya menyingung hal tersebut terkait dengan munculnya gelombang Kampus Bergerak sepekan terakhir.

"Tentu saja keresahan yang muncul baik dari Gus Mus, Muhammadiyah, Romo Franz Magnis, Goenawan Mohammad dan kampus-kampus mesti menjadi catatan kita bersama bahwa kita dalam konteks ber-Indonesia," kata Ganjar.

Menurut Ganjar, kritik dari sejumlah tokoh sampai kampus mengenai netralitas pemerintah dalam Pilpres 2024 mestinya menjadi perhatian serius.

Pemimpin, lanjut Ganjar, seharusnya mendengarkan aspirasi rakyat dan bersikap adil.

Ganjar juga mengatakan jargon yang kerap dia gunakan saat menjadi Gubernur Jawa Tengah.

"Tuanku adalah rakyat, jabatan ini hanyalah mandat," kata Ganjar.

Sedikitnya 9 kampus di Indonesia melayangkan kritik demokrasi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi.
Sedikitnya 9 kampus di Indonesia melayangkan kritik demokrasi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. (Kompas.com/Dinda Aulia Ramadhanti)

9 Kampus Kritik Jokowi

Perwakilan sivitas akademika sedikitnya 9 kampus di Indonesia melayangkan kritik demokrasi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi.

Kritik itupun disampaikan sejak Rabu (31/1/2024) hingga Sabtu (3/2/2024).

Berikut pernyataan sikap para sivitas akademika terhadap Presiden Joko Widodo.

Kritik pertama itu disampaikan oleh sivitas akademika UGM menyampaikan Petisi Bulaksumur pada Rabu (31/1/2024) yang meminta Jokowi untuk kembali ke koridor demokrasi.

Mereka menyesalkan tindakan moral demokrasi seperti pelanggaran etik di MK hingga terkait keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik.

Kemudian kritik kedua disampaikan oleh Universitas Islam Indonesia (UII) yang menyampaikan kritik dalam Indonesia Darurat Kenegarawan pada Kamis (1/2/2024).

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved