Nasib Hasto Bakal Dipanggil KPK Usai Diperiksa Polisi Kasus Fitnah, PDIP Heran Dipanggil Beruntun

TRIBUNBENGKULU.COM - Nasib Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bakal menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait kasus peyebaran berita bohong.

Hasto bakal diperiksa KPK terkait keberadaan eks kader PDIP Harun Masiku.

Juru Bicara PDI Perjuangan (PDIP), Chico Hakim memastikan Hasto Kristiyanto bakal menghadiri pemeriksaan KPK.

Hasto dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR 2019-2024 yang menjerat Harun Masiku.

Chico mengatakan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri selalu mengingatkan para kader untuk menjunjung tinggi supermasi hukum.

"Tentu Pak Sekjen Hasto Kristiyanto akan menghadiri undangan yang diberikan oleh KPK untuk memberikan keterangan," kata Chico kepada Tribunnews.com, Selasa (4/6/2024).

Dia menegaskan sebagai warga negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Hasto akan memenuhi panggilan KPK.

"Kami tentu dari partai akan mendampingi dari pihak hukum (pengacara) maupun dan kami yang memang kader-kader partai yang lain," ucap Chico.

Hasto Diperiksa Polda Metro Jaya

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan terkait pernyataannya di sebuah stasiun televisi nasional, Selasa (4/6/2024) ini,

Hasto sendiri mengaku, heran alasan polisi memanggilnya, karena menyuarakan hal-hal yang tidak benar terjadi saat ini.

"Betul sekali besok saya akan menghadiri dan saya akan hadir sebagai warga negara yang taat pada hukum atas surat panggilan yang ditujukan kepada saya untuk melakukan suatu klarifikasi atas suatu kasus," kata Hasto dikutip dari Kompas.com.

"Tetapi saya agak heran, karena yang dipersoalkan itu adalah wawancara saya dengan salah satu media yaitu dengan SCTV," sambungnya.

Padahal, menurut dia, wawancara dengan stasiun televisi itu merupakan salah satu bentuk fungsi partai dalam melakukan pendidikan politik.

Sebab, fungsi partai itu melakukan komunikasi politik, termasuk menyuarakan hal-hal yang tidak benar.