Nasib Hasto Bakal Dipanggil KPK Usai Diperiksa Polisi Kasus Fitnah, PDIP Heran Dipanggil Beruntun

Hasto dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR 2019-2024 yang menjerat Harun Masiku.

Editor: Hendrik Budiman
Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto
Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto dalam konferensi pers pengumuman paslon Pilkada 2020, Rabu (2/9/2020). Nasib Hasto Bakal Dipanggil KPK Usai Diperiksa Polisi Kasus Fitnah, PDIP Heran Dipanggil Beruntun 

"Maka ya saya akan hadir sebagai bagian dari tanggung jawab saya dan sekaligus meluruskan agar hukum tidak digunakan sebagai alat kekuasaan," tegasnya.

Meski demikian, Hasto mengaku dirinya tetap menghormati institusi Polri yang memanggilnya.

Namun, ia menyarankan Polri untuk meneladani kehidupan mantan Kapolri Jenderal Hoegeng Iman Santoso untuk melindungi masyarakat tertib hukum, bukan justru memproses warga yang menyampaikan kritik.

"Maka saya akan datang dan saya mengimbau seluruh kader partai tetap tenang, anggota dan simpatisan karena bagi kader-kader PDIP yang memiliki legacy di dalam memperjuangkan demokrasi sejak Bung Karno, kemudian Ibu Mega apa yang terjadi ini bagian dari ritual kehidupan seorang politisi dan saya akan datang dengan penuh tanggung jawab," ucapnya.

Sebelumnya, Hasto mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi sudah memikirkan rencana memperpanjang masa jabatan menjadi tiga periode tak lama setelah memenangi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Hasto mengatakan, ketika itu, Jokowi meminta Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) sekaligus pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra untuk mengkaji wacana perpanjangan masa jabatan.

Ia mengatakan, informasi ini didapatkan dari politikus PDIP Deddy Sitorus yang memperoleh cerita tersebut langsung dari Yusril.

"Saat itu Prof Yusril pernah cerita ke dia, bagaimana 2019 ketika habis menang MK seperti ini Pak Jokowi meminta kepada Prof Yusril untuk dikaji perpanjangan jabatan tiga periode itu," kata Hasto dalam program Gaspol! Kompas.com, Kamis (25/4/2024).

Dengan demikian, menurut Hasto, Jokowi memang sudah sejak awal punya rencana untuk menjabat selama tiga periode meski hal itu dilarang oleh konstitusi.

Oleh sebab itu, ia mengeklaim partainya menjadi salah satu pihak yang tidak bisa menerima ide perpanjangan masa jabatan tersebut.

"Sikap Ibu Mega, PDIP, kan konstitusi ini punya roh, ini untuk mengatur, namanya saja undang-undang dasar (mengatur) kehidupan berbangsa bernegara. Kalau enggak, terjadi krisis," kata Hasto.

Ia menyebutkan, wacana memperpanjang masa jabatan tersebut merupakan salah satu isu yang mencerminkan perbedaan ideologi antara PDIP dan Jokowi.

Isu lainnya adalah ketika pemerintah ingin menerima kesebelasan Israel untuk berlaga dalam Piala Dunia U20 2023 yang seharusnya digelar di Indonesia.

Namun, polemik muncul setelah PDIP beserta sejumlah kepala daerahnya menolak kehadiran Israel dan berujung Piala Dunnia U20 2023 batal digelar di Indonesia.

"Tapi ini kan kemudian nampak kebenarannya. Sekarang seluruh dunia mengakui bagaimana aksi brutal yang terjadi di Gaza, berapa banyak korban meninggal akibat aksi sepihak itu," kata Hasto.

Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved