Pusat Data Nasional Diretas Setelah Jokowi Deklarasi Perang Judi Online

Salah satunya, sebut Wapres, pemerintah akan terus berupaya menerapkan kebijakan satu data nasional agar berbagai data penting negara dan masyarakat tidak tercecer.

“Gangguan ini menjadi satu pelajaran yang berharga buat kita, untuk itu perlu diantisipasi dan tidak boleh lagi terjadi pada masa yang akan datang,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menjelaskan bahwa serangan siber terhadap server PDN ini menggunakan virus ransomware jenis baru yang dikenal sebagai Lockbit 3.0. Menkominfo juga mengonfirmasi adanya permintaan uang tebusan dari peretas server PDN.

“Menurut tim, (uang tebusan) 8 juta dolar,” ujar Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/06/2024).

Mendampingi Wapres saat memberikan keterangan pers kali ini, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, serta Ketua KPI Pusat Ubaidillah.

Pengamat Soroti Kemenkominfo dan BSSN

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) semestinya dipimpin oleh sosok yang kompeten.

Menurut Alfons, kasus peretasan atau serangan siber ke Pusat Data Nasional (PDN) yang terjadi saat ini menunjukkan buruknya manajemen digital di Indonesia karena lembaga yang terkait dipimpin oleh orang yang tak kompeten.

“Ya jelas dong, posisi penting apalagi yang berhubungan dengan digitalisasi harus diisi oleh orang yang kompeten,” ujar Alfons saat dihubungi, Selasa (25/6/2024).

Alfons berpandangan, pemerintah belum menjadikan Kemenkominfo maupun BSSN sebagai instansi penting untuk proses digitalisasi dan pengembangan serta penanganan dunia siber.

Ia menyebutkan, hal itu terlihat dari sosok menteri maupun kepala di instansi tersebut yang tidak dipilih dari kalangan profesional di bidang teknologi informasi atau terkait keamanan siber.

Ia menyebutkan, hal itu terlihat dari sosok menteri maupun kepala di instansi tersebut yang tidak dipilih dari kalangan profesional di bidang teknologi informasi atau terkait keamanan siber.

“Kalau di Indonesia kan kesannya jabatan diberikan sebagai balas budi dukungan politik antar partai politik. Ini yang menjadi salah satu masalah kekacauan manajemen digital,” kata Alfons.

Seperti diketahui, PDN mengalami gangguan pada Kamis (20/6/2024) yang berdampak pada terganggunya sejumlah layanan publik.

Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan, gangguan itu disebabkan oleh serangan siber menggunakan ransomware ke server PDN di Surabaya.