Viral Timwas Haji Makan dan Tempati VIP Jemaah Haji, Hingga Dirujak Netizen 'Tidak Punya Empati '

TRIBUNBENGKULU.COM - Viral tim pengawas (Timwas) haji makan dan tempati VIP jemaah haji.

Video viral ini dibagikan oleh akun X @Nol Gagal, pada 23 Juni 2024 lalu.

Video tim pengawas itupun ramai ditanggapi oleh warganet, dengan 1,5 ribu komentar, 12 ribu disukai, dan 5,5 ribu dibagikan.

Dalam video yang viral itu terlihat ada tiga orang ibu-ibu tenngah makan ice cream tnpa sendok, sambil bersenda gurau.

"Mmm enak juga, kayak poop, dapat ice cream tapi gak ada sendok, dinikmatin aja deh ice creamnya walaupun gak ada sendok, namanya juga keadaan darurat," ujar salah satu ibu dalam video tersebut.

Adapun caption dari akun X @Nol Gagal, menyayangkan adanya video viral ini.

"harusnya ditenda PETUGAS bukan malah DI VIP punya jamaah. Pelaksanaan haji berantakan dana buat bayarin petugas, armada pesawat kemahalan, catering tidak berkelas. Timwas haji enak enakan," tulis caption akun X @Nol Gagal.

Video inipun menuai beragam komentar dari warganet.

"entah cuman perasaanku apa memang mukanya seperti muka-muka jauh dari surga," tulis akun @a**

"kebanyakan makan duit gk berkah jadinya kaya gitu," tulis akun @al*******

"Yok bisa lama lama kebongkar, biar orang orang kek gini tu ga dikasih enak terus," tulis akun @f***

"Ibu sebagai anggota dewan tapi kok jauh daripada akhlak sebagai muslimah, tdk punya rasa malu nya . Padahal kemuliaan seorang wanita itu rasa malu... Miris melihat pejabat bangsa ini yg SDH bnr2 krisis akhlak dan adab," tulis akun @B******

Baca juga: Misteri Kasus Kematian Afif Maulana Siswa SMP di Padang, Keluarga Kini Ngadu ke Komnas HAM

Pentingnya Pembentukan Pansus Haji

Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji mencuat setelah Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan haji 2024.

Timwas DPR RI mengungkapkan alasan perlunya dibentuk Pansus Haji guna memastikan penyelenggaraan ibadah haji berjalan lebih komprehensif dan terintegrasi.

Anggota Timwas Haji DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily, menyatakan bahwa penyelenggaraan haji melibatkan banyak pihak, tidak hanya Kementerian Agama (Kemenag) sebagai leading sector.

Kang Ace menegaskan bahwa penyelesaian masalah penyelenggaraan haji tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait.

Sebelumnya, Timwas Haji DPR mengkritik pengalihan 10 ribu kuota tambahan untuk haji khusus yang dilakukan oleh Kemenag. Keputusan tersebut dianggap menyalahi aturan yang telah disepakati dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI tertanggal 27 November 2023. Dalam rapat tersebut, kuota tambahan 20 ribu jemaah haji dibagi untuk jemaah haji reguler sebanyak 221.720 dan jemaah haji khusus sebanyak 19.280 orang, sesuai UU Nomor 8 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh.

Kang Ace menjelaskan bahwa alokasi kuota tambahan tersebut diputuskan melalui pembahasan yang mendalam dan seksama selama tiga minggu di DPR, termasuk melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan berbagai pihak. Keputusan tersebut juga dituangkan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 6 tahun 2024 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2024.

Berdasarkan paparan tersebut, Timwas DPR menilai bahwa pengalihan kuota tambahan untuk haji khusus ini menyalahi aturan yang telah disepakati dalam Raker Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI dan Keputusan Presiden No 6/2024 tentang BPIH tahun 2024.

Dengan adanya pembentukan Pansus Haji, diharapkan penyelenggaraan haji dapat lebih terintegrasi, melibatkan berbagai komisi di DPR RI, dan memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil tidak menyalahi aturan yang berlaku serta memberikan manfaat maksimal bagi jemaah haji.