Pilkada Jakarta 2024

PDI-P dan Anies Baswedan Bisa Maju di Jakarta usai MK Ubah Ambang Batas Pencalonan Pilkada 2024

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024

Editor: Hendrik Budiman
HO TribunBengkulu.com/Istimewa
Mahkamah Konstitusi. PDI-P dan Anies Baswedan Bisa Maju di Jakarta usai MK Ubah Ambang Batas Pencalonan Pilkada 2024 

“Deklarasi itu kita bisa melihat bagaimana nantinya kalau itu terjadi maka PDI-P secara otomatis tidak bisa mencalonkan,” ujar Djarot. 

Mantan gubernur DKI Jakarta itu pun menduga, diborongnya tiket pencalonan Pilkada Jakarta itu bertujuan untuk membawa Ridwan Kamil-Suswono menjadi calon tunggal atau melawan kotak kosong.

Selain itu, ia juga curiga bahwa Ridwan Kamil-Suswono bakal berhadapan dengan calon dari jalur perseorangan yang sengaja dimajukan sebagai 'boneka'. 

"Kalau begitu, kami tantang, apakah berani pasangan yang deklarasi dengan memborong semua partai itu melawan kotak kosong? Ya, melawan kotak kosong," ujar Djarot. 

Ia pun menegaskan, PDI-P akan melawan upaya membangun situasi Jakarta yang tidak sehat karena Jakarta adalah cermin perpolitikan nasional. 

“Jakarta menjadi percontohan perpolitikan di Indonesia. Jadi kami akan posisi itu dan kami akan selalu bersama dengan rakyat yang mana rakyat menginginkan ada pilihan-pilihan yang sehat di dalam pertarungan kontestasi kepala daerah, utamanya di Jakarta,” ujar dia. 

Masih ada peluang 

Pengamat politik Dedi Kurnia Syah berpandangan, PDI-P masih punya peluang untuk mengusung Anies pada Pilkada Jakarta. 

Menurut dia, PDI-P bisa saja berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meski PKB sudah mendeklarasikan dukungan kepada Ridwan Kamil-Suswono.

Pasalnya, Dedi menilai, dukungan PKB kepada pasangan tersebut masih setengah hati. 

"Sebenarnya, selama belum didaftarkan ke KPU, masih mungkin bagi parpol mengubah pilihannya, PKB bisa saja masih setengah hati (dengan KIM)," kata Dedi kepada Kompas.com, Senin. 

Dedi berpandangan, dukungan PKB ke Ridwan Kamil-Suswono dipengaruhi oleh konflik dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). 

Ia menilai, apabila tidak ada andil kekuasaan yang begitu kuat cawe-cawe dalam konflik antara PKB dan PBNU, tidak mustahil PKB membelokkan arah dukungannya. 

"Mengapa harapan lebih mungkin ke PKB, karena sejauh ini yang potensial berani melawan dominasi adalah PKB," kata dia. 

Namun, sebaliknya, PKB pun bakal terus bersama KIM Plus apabila ada elitenya yang tersandera kasus hukum. 

"Karena bukan tidak mungkin, PKB potensial di-"Golkar"-kan jika berupaya tidak mengikuti arus utama (penguasa)," ujar Dedi.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

Halaman 3/3
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved