Bawaslu Mukomuko Awasi Pengukuhan Timses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko 2024

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Panji Destama

TRIBUNBENGKULU.COM, MUKOMUKO - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Mukomuko terus melakukan peningkatan pengawasan terhadap kegiatan bakal calon bupati dan wakil bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Termasuk melakukan pengawasan saat pengukuhan Tim Sukses (Timses) yang kerap dilakukan oleh masing-masing bakal pasangan calon menjelang Pilkada 2024.

Ada empat bakal pasangan calon yang akan bertarung di Pilbup Mukomuko 2024 yakni, Edwar Setiawan-Ruslan, petahana Sapuan-Wasri, Renjes Zaetheddy-Rismanaji dan Choirul Huda-Rahmadi.

Ketua Bawaslu Mukomuko Teguh Wibowo menyampaikan, semua kegiatan yang termasuk tahapan Pilkada akan dipantau hingga ke jajaran bawah, termasuk panitia oleh pengawas kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD).

“Tentunya kami sampaikan ke jajaran bawah sebagai bentuk pencegahan, untuk terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak yang menyelenggarakan kegiatan guna memastikan tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar,” ungkap Teguh saat dihubungi TribunBengkulu.com, Senin (16/9/2024).

Teguh menambahkan, Bawaslu juga menekankan pentingnya pencatatan dan dokumentasi yang baik selama pengawasan di lapangan.

Seperti aktivitas yang berlangsung akan tercatat dan terdokumentasikan dengan baik dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) oleh jajaran Panwascam dan PKD.

“Jika nanti setelah dilakukan pencegahan masih ada yang melanggar ketentuan perundang-undangan, maka Bawaslu akan memprosesnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelas Teguh.

Pihaknya memastikan pengawasan ketat akan terus dilakukan untuk menjaga netralitas dan mencegah penggunaan fasilitas negara dalam kegiatan politik oleh petahana ataupun Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Selain itu, pihaknya juga melakukan pengawasan ketat terhadap PNS yang menjadi pendukung dari bacalon Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko.

“Bukan hanya petahana yang dilakukan pengawasan, untuk PNS juga dilakukan pengawasan, potensi kemungkinan adanya PNS menggunakan fasilitas negara untuk mendukung salah satu calon ataupun berkampanye tentunya tidak boleh,” kata Teguh.

Terkait hal itu, Teguh juga meminta kepada masyarakat untuk ikut mengawasi seluruh tahapan Pilkada 2024 di Kabupaten Mukomuko.

Masyarakat juga bisa melaporkan jika menemukan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi ke Bawaslu Mukomuko ataupun ke jajarannya.

“Sampai saat ini belum ada laporan terkait dugaan pelanggaran, PNS berkampanye mendukung salah satu calon dan menggunakan fasilitas negara, namun kami berharap masyarakat juga andil dalam melakukan pengawasan,” imbuh Teguh.

Baca juga: Dinas PMD Mukomuko Terima Usulan Pengganti Kades Ikut Pilkada 2024