Reaksi Kades Tanjung Karet Bengkulu Utara Usai Didemo Warga Minta Dipecat

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, M. Bima Kurniawan  

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU UTARA - Kepala Desa (Kades) Tanjung Karet, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, Sarkawi menanggapi terkait puluhan warganya yang melakukan aksi demo di Kantor Bupati Bengkulu Utara. 

Demo yang dilakukan puluhan warganya pada Kamis pagi (23/1/2025) menuntut agar ia dipecat sebagai Kades Tanjung Karet. 

“Itu merupakan hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi," ucap Sarkawi saat di wawancarai Reporter TribunBengkulu.com, Jumat (24/1/2025). 

Menurutnya, terkait aksi yang dilakukan warganya menjadi bahan untuk berkerja lebih baik lagi ke depannya.  

Baca juga: Puluhan Warga Demo di Kantor Bupati Desak Kepala Desa Tanjung Karet Bengkulu Utara Dipecat

"Aksi dan aspirasi yang disampaikan itu sebagai pedoman agar bekerja lebih baik ke depannya. Kita ikuti saja regulasi yang ada," kata Sarkawi. 

Ia mengatakan, akan mengikuti prosesnya sesuai dengan regulasi yang ada. 

"Kita ikuti regulasi yang ada saja," pungkas Sarkawi.

Tanggapan Pemkab Bengkulu Utara

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Utara merespon terkait aksi demo puluhan warga Desa Tanjung Karet di depan kantor Bupati Bengkulu Utara, pada Kamis pagi (23/1/2025). 

Puluhan warga tersebut melakukan unjuk rasa untuk meminta Pemkab Bengkulu Utara menindak lanjuti Kepala Desa (Kades) Tanjung Karet Sarkawi yang diduga telah meyalahgunakan kekuasaannya. 

Aksi ini telah difasilitasi oleh Pemkab Bengkulu Utara, dengan melakukan pembahasan secara langsung di dalam gedung Pemda yang dihadiri Asisten I Bari Oktari, Kepala DPMD Rahmat Hidayat, dan Inspektur Inspektorat Nopri Anto Silaban, bersama lima orang perwakilan masyarakat. 

Asisten 1 Setda Kabupaten Bengkulu Utara Bari Oktari merespon, terkait aksi yang dilakukan warga Desa Tanjung Karet tersebut merupakan bagian dari demokrasi. 

"Jadi kami merespon aksi dengan kita melaksanakan dialog antara pemerintah daerah dengan perwakilan masyarakat Desa Tanjung karet tentunya ini bagian dari demokrasi," ucap Bari. 

Sesuai dengan hak konstitusional masyarakat yang diatur pada pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.