Balasan Menohok Eks Danjen Kopassus ke Luhut yang Tak Setuju Gibran Dicopot: Kau penjilat dan rakus

TRIBUNBENGKULU.COM - Balasan menohok Eks Danjen Kopassus Majen (Purn) Soenarko murka dan memaki-maki Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

Sebelumnya Luhut Binsar Pandjaitan sebut pihak yang minta Gibran dicopot adalah kampungan. 

Luhut dinilai tak menghormati seniornya karena menyebut orang yang minta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dicopot, kampungan.

Padahal pihak yang mendeklarasikan pencopotan Gibran, banyak yang merupakan seniornya di TNI.

Hal itu disampaikan Luhut Binsar Pandjaitan saat ditanya responnya soal pemakzulan Gibran Rakabuming Raka.

"Ah itu apa sih. Kita itu harus kompak, gitu aja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut begitu kan kampungan itu," kata Luhut dikutip dari Kompas TV, Selasa (6/5/2025).

Luhut pun mengatakan bahwa seluruh pihak harus kompak untuk mendukung Prabowo-Gibran.

"Kita harus fokus bagaimana mendukung pemerintahan dengan baik," tambahnya.

Kini Eks Danjen Kopassus Majen (Purn) Soenarko murka dan memaki-maki Luhut. 

Ia murka karena tak terima disebut kampungan oleh Luhut terkait usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sonarko tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI - Polri yang memberikan delapan poin.

Dirinya pun tak terima ketika Luhut menyebut pihak yang meminta Gibran dimakzulkan itu kampungan.

"Saya kenal Luhut Pandjaitan dan kita semua juga tahu cuman enggak mau ngomong saja siapa Luhut di eranya Jokowi," kata Soenarko dikutip dari Youtube Refly Harun, Kamis (15/5/2025).

Soenarko mengatakan, saat Pilpres 2019, Luhut sempat memberikan sindiran pedas pada Prabowo Subianto yang saat itu bertarung dengan Jokowi.

"Dulu waktu apa Pilpres 2019 Luhut mengatakan, menyindir Prabowo bilang begini tentara jadi pecatan masa mau jadi presiden, enggaklah," ungkapnya.

Ia pun menyinggung soal jabatan Luhut di era Presiden Jokowi.

"Dia tuh di mana-mana disebut sebagai menteri segala urusan. Saking rakusnya pada jabatan dia terus ngomong kita kampungan katanya," kata Soenarko.

"Nah, karena itu saya katakan Luhud ini manusia pembohong, penjilat yang sangat rakus. Saya tambah lagi sangat rakus atau serakah," murkanya.

Soenarko juga menyinggung saat pandemi Covid-19 lalu, di mana Luhut sempat mendapat serangan.

"Dia diserang oleh banyak pengamat yang mengatakan perusahaan di Luhut ini mengambil manfaat dari bisnis, alat-alat kesehatan. Dia bantah dengan segala macam kata-kata dia yang luar biasa, saya tentaralah segala macam," katanya.

"Kemudian dibuktikan oleh para pengkritik itu. Habis itu dia keluarkan pernyataan bahwa enggak, itu hanya mencari dana untuk kegiatan sosial. Dikejar lagi bahwa bukan untuk kegiatan sosial saja tuh karena itu cukup besar, kemudian dia diam," beber Soenarko lagi.

Lalu pada Pilpres 2024, Luhut juga menggulirkan isu perpanjangan masa jabatan presiden.

"Dia mengatakan, saya punya big data sekian ratus juta rakyat Indonesia menghendaki Jokowi 3 periode, dikejar mana itu big data? Enggak ada," tandasnya.

Bahkan saat ditantang oleh Said Didu, kata dia, Luhut pun hanya diam saja.

"Dan dia pernah ribut sama Said Didu. Said Didu bilang, "Oke, kalau mau minta data saya, kita bikin forum terbuka live." Diam dia ya karena pembohongnya saja itu. Itu pembohongnya," kata dia,

Tak hanya pembohong, Soenarko juga mengatakan kalau Luhut adalah seorang penjilat.

"Kemudian menjilat pada era-era dia jadi menterinya Jokowi, dia pernah mengatakan, "Silakan mungkin Pak Repli googling ada itu pasti." Hm. Beruntunglah bangsa Indonesia ini punya presiden seperti Jokowi. Kalau jadi tentara itu jadi Kopasus. Ini kan penjilat kan? Menjilat kan?," katanya.

Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan memberi respon negatif saat soal pemakzulan Gibran Rakabuming Raka.

"Ah itu apa sih. Kita itu harus kompak, gitu aja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut begitu kan kampungan itu," kata Luhut dikutip dari Kompas TV, Selasa (6/5/2025).

Luhut pun mengatakan bahwa seluruh pihak harus kompak untuk mendukung Prabowo-Gibran.

"Kita harus fokus bagaimana mendukung pemerintahan dengan baik," tambahnya.

Diketahui, permintaan agar Gibran dicopot dari jabatan Wapres sebelumnya datang dari purnawirawan tinggi TNI.

Salah satunya, Wakil Presiden ke-6 RI, Try Sutrisno, yang juga merupakan ayah dari Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I, Letjen Kunto Arif Wibowo.

Try Sutrisno merupakan purnawirawan Jenderal TNI AD yang menjabat sebagai Wapres ke-6 tahun 1993-1998.

Gibran Dianggap Menyalahi Konstitusi

Diketahui salah satu yang menjadi alasan Gibran diminta untuk dimakzulkan adalah karena dianggap menyalahi konstitusi.

Yakni terkait aturan batas umur yang diubah melalui Mahkamah Konstitusi (MK) yang akhirnya membuat Gibran bisa lolos menjadi Cawapres.

Menanggapi hal tersebut, Jokowi menegaskan semuanya sudah berproses.

Sudah ada gugatan yang dilayangkan dan sudah ada hasil dari gugatan tersebut.

Jokowi juga menyebut, bahwa untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden sudah ada prosesnya.

Yakni diajukan melalui MPR lalu diajukan ke MK untuk memeriksa dan mengadili, lalu kembali lagi diputuskan oleh MPR.

Seperti tercantum dalam Pasal 7B ayat (1) UUD 1945.

Usulan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR.

“Ya kan semua orang sudah tahu prosesnya harus lewat MPR, MK, kembali lagi ke MPR saya kira proses konstitusinya seperti itu,” terang Jokowi.

Alasan Gibran Diminta Mundur

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai ada dua alasan mengapa Gibran didesak untuk mundur sebagai Wapres.

Alasan pertama yakni masalah etik di MK yang dinilai belum tuntas sepenuhnya.

Yakni terkait proses lolosnya Gibran sebagai Cawapres di Pilpres 2024.

“Soal masalah etis di MK belum tuntas sepenuhnya," kata Agung, Minggu (4/5/2025).

Kedua, pola komunikasi Gibran dengan Prabowo dinilai kurang berjalan baik.

Agung menilai belum terlihat adanya sinergitas komunikasi yang optimal antara Gibran kepada Prabowo sebagai presiden.

"Penyebab kedua, terkait kinerja publik Mas Wapres selama 6 bulan dan peforma komunikasi beliau dengan Presiden Prabowo yang belum optimal," ujar Agung.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnewsbogor.com