100 Hari Kerja Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, Status Bandara Internasional-Siapkan 2 Bandara Perintis

TRIBUNBENGKULU.COM - Kebijakan dan program 100 hari kerja yang dilakukan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi usai dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 lalu.

Ahmad Lutfhi serius menggenjot sektor investasi dan pariwisata melalui penguatan infrastruktur transportasi udara. 

Setelah resmi menjadikan Bandara Ahmad Yani Semarang berstatus internasional per 25 April 2025 berdasarkan SK Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2025, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi kini fokus mengaktifkan dua bandara perintis yaitu Bandara Dewandaru Jepara dan Bandara Ngloram Blora.

Pada musim libur Lebaran 2025, perputaran uang di Karimunjawa tercatat mencapai Rp3 miliar dalam sepekan atau sekira Rp464 juta per hari. 

Sementara pada musim liburan sekolah, perputaran ekonominya melonjak hingga Rp1,2 miliar per hari.

Baca juga: Besaran Gaji, Fasilitas-Tunjangan yang Diterima Ahmad Luthfi, Gubernur Jawa Tengah Terpilih

Adapun Bandara Ngloram Blora yang diresmikan kembali pada akhir 2021 dengan dana APBN Rp132 miliar, berpotensi melayani hingga 210.000 penumpang per tahun. 

Meski belum sepenuhnya optimal, kehadiran Bandara Ngloram Blora menjadi vital untuk mendukung aktivitas ekonomi sektor energi, migas, dan logistik di kawasan Blora, Bojonegoro, Tuban, hingga Ngawi.

"Status internasional Ahmad Yani ini secara langsung menyiapkan Jawa Tengah sebagai pintu gerbang investasi," kata Gubernur Ahmad Luthfi, Senin (28/4/2025).

Gubernur juga akan mempercepat pengaktifan Bandara Dewandaru dan Ngloram sebagai bandara perintis untuk memperluas konektivitas udara. 

Fokus ini sejalan agenda besar Internasional Karimunjawa Skydiving and Adventure (KISA) yang akan digelar pada 7-11 Mei 2025 dan diikuti peserta dari 59 negara.

"Bandara perintis akan menambah daya dukung pariwisata di Jawa Tengah."

"Karimunjawa adalah zona hijau yang sangat menarik bagi wisatawan mancanegara maupun domestik," jelasnya.

Gubernur Ahmad Luthfi telah menginstruksikan Dishub untuk berkoordinasi mengatur shift penerbangan, termasuk rute dan negara asal penerbangan internasional yang akan masuk Jawa Tengah.

Jadikan Kantor Gubernur Sebagai Rumah Rakyat

Ahmad Luthfi secara resmi membuka Kantor Gubernur sebagai rumah rakyat. Hal ini untuk mendekatkan layanan dan mempermudah layanan masyarakat. 

"Kantor Gubernur ini tidak hanya tempat kerja Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda, tetapi kantor ini kita gunakan untuk melakukan komunikasi dua arah atau brain storming, dengan membuka ruang untuk masyarakat agar mengadukan segala permasalahan-permasalahan yang ada," kata Luthfi saat meluncurkan Kantor Gubernur Rumah Rakyat pada Senin, 5 Mei 2025.

Ia mengatakan, rumah rakyat ini merupakan simbol kehadiran pemerintah untuk melayani masyarakat. Tujuannya untuk menyerap aspirasi masyarakat, mengidentifikasi permasalahan aktual, merumuskan solusi bersama antara pemerintah dan masyarakat, serta meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah.

"Ini bentuk keterbukaan kita dalam rangka pelayanan publik. Sekaligus sebagai balancing (penyeimbang), dan koreksi bagi kita terkait dengan unsur pelayanan publik di tempat kita," kata Luthfi.

Layanan di Rumah Rakyat dibuka di lantai 1 Kantor Gubernur Jawa Tengah. Dengan waktu pelayanan untuk Senin-Kamis pukul 07.00-15.30 WIB, dan pada  Jumat pukul 07.00-14.00 WIB. 

Bagi daerah yang wilayahnya jauh dari Kantor Gubernur, dapat datang di masing-masing kantor Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) seperti Bakorwil Solo untuk Eks Karesidenan Soloraya, Bakorwil Pati untuk Eks Karesidenan Pati, dan Bakorwil Banyumas untuk Eks Karesidenan Banyumas.

Selain itu, masyarakat juga dapat mengadukan permasalahan yang ada di sekitarnya secara online. 

Melalui website ppid.jatengprov.go.id dan dinas-dinas terkait, juga nomor WhatsApp 08112773393. Layanan secara online ini terbuka 1x24 jam. 

Seluruh Dinas juga sudah diinstruksikan untuk menanggapi aduan dengan cepat, sehingga aduan masyarakat bisa tertangani. 

"Siapapun boleh mengadu. Mengadu langsung boleh, lewat call center atau online boleh. Kita siap melayani berikut dengan penyelesaiannya. Ini akan segera kami linierkan dengan bupati dan wali kota," jelas Luthfi.

Melalui Rumah Rakyat tersebut, rencananya juga akan digelar dialog bersama Gubernur dan Wakil Gubernur setiap sebulan sekali dengan topik-topik yang sudah ditentukan. Misalnya pada saat launching, digelar dialog dengan topik pendidikan sekaligus memperingati Hari Pendidikan Nasional. 

Bentuk Satgas Sampah

Pemprov Jateng berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk pengelolaan sampah. 

Pembentukan ini merupakan langkah awal merespons target nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, yakni penyelesaian persoalan sampah secara nasional pada 2029.

Dalam rapat koordinasi realisasi kinerja APBD Tahun Anggaran 2025 yang digelar Rabu (14/5/2025), Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa provinsi ini tidak hanya mengikuti arahan pusat, tetapi juga ingin tampil sebagai pelopor.

“Jawa Tengah tidak boleh biasa-biasa saja, harus jadi yang terdepan,” ujar Ahmad Luthfi. 

Dia menambahkan, satgas tersebut diharapkan mampu mengkonsolidasikan berbagai kekuatan dan model pengelolaan sampah yang selama ini sudah berjalan di beberapa wilayah.

Rencana pembentukan satgas ini juga dikaitkan dengan agenda Rapat Koordinasi Pengelolaan Sampah yang akan digelar di Kabupaten Banyumas pada Juni 2025. 

Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pembahasan sampah harus dilakukan secara serius oleh seluruh pemangku kepentingan.

“Dalam sepekan ini, semua pihak harus bersiap,” kata dia.

Satgas yang dimaksud, lanjutnya, tidak hanya berperan administratif.

Mereka akan menjalankan fungsi edukasi, supervisi, serta mendorong percepatan inovasi, baik dari sisi teknologi maupun sosial. 

Beberapa pendekatan yang akan didorong meliputi pembatasan produksi sampah, pemilahan sejak dari rumah tangga, hingga skema ekonomi sirkular.

Situasi darurat sampah di beberapa daerah disebut menjadi alasan mendesak dibentuknya satuan tugas ini. 

Gubernur Ahmad Luthfi juga telah menjalin koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan guna membahas penanganan yang lebih sistematis.

Sejumlah model pengelolaan yang telah berjalan di Jawa Tengah juga akan dievaluasi.

Seperti Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Jeruklegi Kabupaten Cilacap yang mengolah 150 ton sampah per hari menjadi RDF (Refuse Derived Fuel), serta TPST BLE Kabupaten Banyumas yang menghasilkan RDF, paving blok, dan maggot.

Di Kota Surakarta, TPA Putri Cempo telah dikembangkan menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dengan kapasitas 450 ton per hari dan output 5 megawatt. 

Di sisi hulu, Pemprov Jateng juga menggalakkan pembentukan Desa Mandiri Sampah, yang hingga 2024 tercatat mencapai 88 desa.

Selain itu, beberapa proyek TPST regional dengan dukungan pendanaan dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) juga tengah berjalan. 

Artikel ini telah tayang di TribunJateng.com