Jumat, 5 Juni 2026

Berita Seluma

DPRD Seluma Bengkulu Bahas Teknis dan Mekanisme Pembayaran Utang, Keuangan Daerah Sedang Tidak Baik

Warisan utang Pemkab Seluma ke pihak ketiga tahun 2024 saat ini masih menjadi polemik. 

Tayang:
Penulis: Yayan Hartono | Editor: Ricky Jenihansen
Yayan Hartono/Tribunbengkulu.com
UTANG PEMKAB- Pj Sekda Seluma, Deddy Ramdhani, SE, M.SE, MA menjelaskan terkait utang Pemkab Seluma ke pihak ketiga tahun 2024. Warisan utang Pemkab Seluma ke pihak ketiga tahun 2024 saat ini masih menjadi polemik.  

Laporan Reporter Tribunbengkulu.com, Yayan Hartono

TRIBUNBENGKULU.COM, SELUMA - Warisan utang Pemkab Seluma ke pihak ketiga tahun 2024 saat ini masih menjadi polemik. 

Utang ini dianggap sebagai catatan buruk sepanjang sejarah pergantian pemimpin Kabupaten Seluma selama 22 tahun berdiri.

Menyikapi hal ini, Penjabat Sekda Seluma, Deddy Ramdhani, mengatakan bahwa dirinya akan mempelajari kembali perihal utang tersebut. 

Ia akan memisahkan utang berdasarkan sumber anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan terutang tahun 2024.

"Saya akan pelajari lagi. Kita akan pilah dulu utang ini berdasarkan sumber anggarannya. Karena ada tiga sumber anggaran proyek terutang ini, yaitu DAK, DAU, dan APBD," jelas Deddy Ramdhani saat dikonfirmasi, Senin siang, 9 Juni 2024.

Menurut Deddy, permasalahan utang ini menjadi beban dan tanggung jawab Pemkab Seluma.

Setelah dilakukan pemilahan atau klasifikasi, akan diketahui sumber pendanaan kegiatan yang terutang tersebut.

"Setiap kegiatan pasti tercatat di buku APBD, jadi juga akan kita cek buku APBD-nya. Kalau memang ada, itulah yang menjadi utang Pemkab Seluma," ujarnya.

Untuk pembayaran utang ini, lanjut Deddy, sudah tersedia anggaran DBH 2024 sebesar Rp 21 miliar lebih. 

Namun, jumlah tersebut masih kurang sehingga harus dilakukan penganggaran kembali di APBD.

"Nanti kita juga akan bahas ini di DPRD, terkait teknis dan mekanisme pembayaran utang ini," tambahnya.

Deddy mengakui bahwa kondisi keuangan Pemkab Seluma saat ini sedang tidak baik. 

Karena itu, dipastikan pada tahun 2025 belum ada kegiatan yang berjalan.

Dampak efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah sangat berpengaruh. 

Untuk menormalkan kembali kondisi keuangan, dibutuhkan waktu dan tidak menutup kemungkinan akan dilakukan efisiensi lebih lanjut untuk menutupi anggaran yang belum tercover di APBD.

"Jadi mohon kerjasamanya, perlahan semua akan kita benahi. Semua harus prihatin, agar kondisi keuangan ini bisa membaik," tutup Deddy Ramdhani.

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved