Penjabat Nonjob Pemprov Bengkulu Curhat ke DPRD soal Kejelasan Nasib

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Jiafni Rismawarni

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU – Sejumlah pejabat eselon II Pemerintah Provinsi Bengkulu yang dinonaktifkan oleh Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, mendatangi Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Selasa (8/7/2025).

Haryadi, mantan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKAD) Provinsi Bengkulu, menjelaskan bahwa kedatangan mereka bertujuan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Mereka merasa keberatan atas hukuman disiplin berat yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dalam hal ini Gubernur Helmi Hasan.

"Persoalannya bukan kami tidak terima dibebastugaskan, tetapi proses atau regulasi yang dibuat oleh tim di bawah PPK yang keberatan bagi kami," kata Haryadi.

Ia menjelaskan bahwa para pejabat eselon II tersebut merasa dirugikan karena menilai sanksi yang dijatuhkan tidak sesuai dengan prosedur.

Terlebih lagi, hukuman tersebut kini menjadi catatan pelanggaran berat, yang membuat mereka sulit untuk kembali berkarier di birokrasi. Karena itu, mereka meminta agar sanksi tersebut dicabut.

"Karena hukuman disiplin ini, jadi catatan bagi kami melakukan pelanggaran berat. Kami tidak pernah dilakukan proses untuk mendapatkan hukuman ini," papar Haryadi.

Ia menambahkan, sebelum dijatuhi hukuman disiplin berat, tidak ada pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa dari PPK, terutama terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2024 lalu.

Menanggapi aduan tersebut, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Zainal, menyatakan bahwa pihaknya akan menggelar rapat internal untuk menentukan langkah tindak lanjut.

"Menindaklanjuti ini, kami akan melakukan rapat internal. Kami memberikan support kepada teman-teman kita dari ASN yang non-job," ucap Zainal.

Baca juga: Gubernur Bengkulu Helmi Hasan Genjot Program Makan Bergizi Gratis, Andalkan Hasil Tani Lokal

Baca Berita TribunBengkulu.com Lainnya di Google News