Para guru berharap, akan ada tindak lanjut dan keputusan tegas dari pemerintah provinsi.

"Surat sudah kami serahkan langsung ke Gubernur. Kami berharap ada evaluasi dan tindakan, agar suasana pendidikan di SMKN 2 Rejang Lebong bisa kembali kondusif," lanjutnya.

Berikut adalah sejumlah poin keberatan yang tercantum dalam petisi:

1. Kepemimpinan yang arogan dan intervensi terhadap bawahan
2. Pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP)
3. Baju praktik yang tidak sesuai standar
4. Dugaan korupsi dana Praktik Kerja
5. Dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
6. Dugaan utang kepada pihak ketiga atas nama sekolah yang tidak dibayarkan
7. Intimidasi terhadap bawahan
8. Pemotongan gaji honorer
9. Pemutihan gaji honorer
10. Gaji honorer tidak dibayarkan, dan tenaga honorer diminta mengundurkan diri
11. Pengancaman dan pemerasan terhadap guru PPPK
12. Peminjaman uang pribadi dari sejumlah guru ASN, guru honorer, dan staf TU, mengatasnamakan sekolah, dengan nilai mencapai puluhan juta
13. Perlakuan tidak adil terhadap bawahan
14. Merendahkan martabat pendidik dan tenaga kependidikan
15. Memaksa PTT untuk berjaga malam dan merumput di lingkungan sekolah atas perintah kepala sekolah
16. Pengancaman profesi guru (diberikan 0 jam mengajar bahkan sampai dirumahkan)
17. Manipulasi tanggal terbit SK kerja tenaga honorer
18. Pemutusan jaringan WiFi dengan alasan tidak sanggup membayar, sehingga jurusan TKJ tidak bisa praktik
19. Honorer yang mengundurkan diri secara terpaksa tidak dibayarkan gajinya selama bekerja di SMKN 2 Rejang Lebong
20. Tidak dibayarkannya gaji pelatih ekstrakurikuler internal