Capaian UHC Bengkulu Nyaris 100 Persen, DJPb Soroti Validitas Data dan Tunggakan Iuran

Ringkasan Berita:

• Dalam kegiatan Rekonsiliasi Iuran dan Peserta BPJS Kesehatan serta Monitoring Evaluasi PBI Triwulan I Tahun 2026, Selasa (5/5/2026), di Bengkulu.
• Selain iuran, pentingnya akurasi data Penerima Bantuan Iuran (PBI).
• Meski capaian Universal Health Coverage (UHC) Bengkulu sudah mencapai 99,98 persen, ia mengingatkan masih ada potensi ketidaktepatan data.

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Panji Destama

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu menegaskan pentingnya sinkronisasi fiskal, akurasi data, dan kepatuhan pembayaran iuran dalam menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Hal itu disampaikan Kepala Kanwil DJPb Bengkulu, Mohamad Irfan Surya Wardana dalam rekonsiliasi iuran dan peserta dari berbagai segmen, seperti PNS daerah, PPPK, DPRD, PBPU Pemda, hingga aparatur desa, sekaligus monitoring dan evaluasi pengusulan PBI Jaminan Kesehatan (PBI JK) Triwulan I Tahun 2026 se-Provinsi Bengkulu.

Kegiatan dilaksanakan di Hotel Nala Sea Seed, Kota Bengkulu yang dihadiri setiap perwakilan dari Pemerintah Daerah di Bengkulu.

Mohamad Irfan Surya Wardana, dalam kegiatan Rekonsiliasi Iuran dan Peserta BPJS Kesehatan serta Monitoring Evaluasi PBI Triwulan I Tahun 2026, Selasa (5/5/2026), di Bengkulu.

Menurut Irfan, forum tersebut bukan sekadar agenda administratif, melainkan momentum strategis untuk memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi daerah.

“Program JKN tidak akan berjalan optimal tanpa sinkronisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah, akurasi data, serta kepatuhan seluruh pemerintah daerah,” ujar Irfan saat ditanya wartawan, Selasa (5/5/2026).

Ekonomi Bengkulu Tumbuh, APBN Jadi Penopang

Irfan memaparkan, hingga 30 April 2026, kinerja APBN di Bengkulu menunjukkan tren positif.

Realisasi pendapatan negara mencapai Rp752,68 miliar atau tumbuh 20,13 persen secara tahunan (year-on-year).

Sementara belanja negara tercatat Rp4,69 triliun, meningkat 6,5 persen.

Baca juga: Eks Dirut PDAM Bengkulu Dituntut 8 Tahun, Kasus Korupsi PHL Rugikan Negara Miliaran

Menurutnya, belanja negara berperan sebagai shock absorber sekaligus pendorong ekonomi daerah, termasuk melalui sektor kesehatan.

“Belanja kesehatan bukan sekadar pengeluaran, tetapi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” tegasnya.

Tunggakan Iuran BPJS Bisa Berdampak Luas

Irfan menyoroti masih adanya potensi keterlambatan pembayaran iuran BPJS oleh pemerintah daerah.

Ia menegaskan, kondisi tersebut berisiko serius, mulai dari denda hingga pembekuan status kepesertaan.