Demo Mahasiswa di DPRD Bengkulu, Soroti Jabatan Sipil diisi TNI

Ringkasan Berita:

1. Aksi digelar Kamis (2/4/2026) pukul 13.58 WIB di DPRD Bengkulu.
2. Puluhan mahasiswa soroti peran TNI di ranah sipil.
3. Massa membawa spanduk ‘TNI Kembalikan ke Barak’.
4. Tuntut pengusutan kasus penyiraman air keras.
5. Aksi diikuti IMM, BEM Unihaz, Unib, dan UIN Fatmawati.

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Panji Destama

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Aliansi Bengkulu Mengingat menggelar aksi unjuk rasa dengan menyoroti peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dinilai semakin meluas ke ranah sipil.

Aksi demo yang diikuti puluhan mahasiswa dari universitas di Bengkulu ini dimulai pukul 13.58 WIB di depan kantor DPRD Provinsi Bengkulu, Kamis (2/4/2026).

Puluhan mahasiswa ini dijaga ketat oleh pihak kepolisian untuk menggelar aksi demo di depan kantor DPRD Provinsi Bengkulu.

Pantauan TribunBengkulu.com, puluhan mahasiswa membawa bendera organisasi dan spanduk yang bertuliskan ‘TNI Kembalikan ke Barak’.

Tuntutan Aksi Mahasiswa

Koordinator Lapangan Aliansi Bengkulu Mengingat, M Fawas, mengatakan aksi tersebut bertujuan untuk mengembalikan fungsi TNI sesuai tugas pokok dan fungsinya.

“Hari ini kami diamanahkan sebagai koordinator lapangan dalam aksi. Garis besarnya, kami turun ke jalan untuk mengembalikan TNI ke barak,” ungkap Fawas saat ditanya wartawan, Kamis (2/4/2026) pukul 14.31 WIB.

Ia menilai saat ini militer terlalu banyak mengemban jabatan di luar tugas utamanya, sehingga supremasi sipil tidak lagi berjalan dengan semestinya.

“Seperti yang kita ketahui, militer saat ini sudah terlalu banyak mengambil alih atau mengemban amanah di luar tupoksi mereka. Akibatnya, supremasi sipil tidak lagi berjalan di negeri ini,” jelas Fawas.

Fawas juga menyoroti adanya jabatan sipil yang masih diisi oleh anggota TNI aktif.

Menurutnya, hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip pemerintahan sipil.

“Salah satunya adalah jabatan yang seharusnya diisi oleh kalangan sipil, namun saat ini masih dijabat oleh TNI aktif,” kata Fawas.

Soroti Kasus Air Keras