Penjelasan Dinkes Provinsi Bengkulu Usai Ikut Rapat Kemendagri Soal MBG

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Jiafni Rismawarni 

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Edriwan Mansyur, menyampaikan sejumlah poin yang dibahas dalam rapat virtual yang digelar Kementerian Dalam Negeri bersama kementerian dan lembaga terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin (29/9/2025).

Salah satunya, akan pentingnya penerapan standar sanitasi dalam tersebut.

Edriwan mengatakan, setiap dapur penyedia makanan MBG wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sebagai syarat utama agar makanan yang disalurkan ke siswa benar-benar aman dikonsumsi.

"Intinya, MBG ini harus bersama-sama. Dinas Kesehatan berperan untuk monitoring, mengawasi, termasuk soal tenaga kesehatan, izin lingkungan, dan surat sanitasinya. Itu semua harus dipenuhi, dan SLHS jadi kunci," kata Edriwan.

Ia juga menekankan, puskesmas akan menjadi ujung tombak pengawasan di lapangan karena tenaga kesehatan sudah tersebar hingga ke tingkat desa. Dengan begitu, pengawasan makanan bisa dilakukan lebih maksimal.

Baca juga: Reaksi Orangtua Ada Nasi MBG Basi di Bengkulu Selatan, Khawatir dan Selalu Ingatkan Anak

"Apabila terjadi kasus keracunan, kita tetap siaga. Rumah sakit, ambulans, hingga tenaga medis kita siap dikerahkan. Itu bentuk tanggung jawab pemerintah," ujarnya.

Selama ini Dinas Kesehatan sudah proaktif memantau pelaksanaan MBG, lewat tim di lapangan.

Namun, ke depan pengawasan akan lebih dimaksimalkan dengan tetap melibatkan puskesmas sebagai ujung tombak.

Edriwan menambahkan, meski program MBG masih menghadapi sejumlah kendala, langkah perbaikan terus dilakukan dengan melibatkan Badan Gizi Nasional dan tim teknis lainnya. 

"Kalau kasusnya sudah masif, tim kita pasti turun langsung. Rumah sakit, ambulans, hingga tenaga medis selalu disiapkan. Namanya program untuk orang banyak tentu ada kekurangan, tapi langkah perbaikan terus dilakukan, salah satunya lewat kewajiban SLHS," ujarnya.