Anggaran Program MBG Dipangkas Rp67 Triliun, Kepala BGN Dadan Hindayana Buka Suara

Ringkasan Berita:

• Dadan Hindayana jelaskan anggaran MBG 2026 dipangkas Rp67 triliun.
• Dana MBG kini tersisa Rp268 triliun dari total awal Rp335 triliun.
• Layanan makan bergizi untuk siswa diubah jadi 5 hari per pekan.
• Efisiensi dilakukan pada pengadaan, perjalanan dinas, dan operasional kantor pusat BGN.
• Pemerintah memastikan operasional SPPG dan program prioritas MBG tetap berjalan.

TRIBUNBENGKULU.COM - Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menjelaskan soal pemangkasan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 yang mencapai Rp67 triliun.

Penyesuaian anggaran tersebut dilakukan setelah adanya arahan Presiden Prabowo Subianto terkait optimalisasi penggunaan anggaran negara.

Dari total anggaran awal sebesar Rp335 triliun, kini dana yang disiapkan sementara untuk program MBG tersisa Rp268 triliun.

Dadan Hindayana menjelaskan bahwa dana Rp67 triliun sebelumnya merupakan cadangan yang berada di pos Anggaran Bendahara Umum Negara atau BA BUN.

"UU APBN BGN 2026 adalah Rp268 triliun, sementara yang Rp67 triliun adalah dana cadangan di BA BUN. Jadi dana cadangan itu menjadi tidak dihitung lagi. Artinya BGN harus fokus mengelola anggaran yang Rp268 triliun," kata Dadan.

Penyesuaian Program MBG

Efisiensi tersebut membuat pemerintah harus menyesuaikan pola distribusi program MBG di berbagai wilayah Indonesia.

Salah satu perubahan yang diterapkan adalah layanan makan bergizi bagi anak sekolah yang kini diberikan selama lima hari dalam sepekan.

Namun kebijakan itu tidak berlaku bagi sekolah dengan jadwal enam hari belajar, termasuk wilayah 3T dan daerah dengan angka stunting tinggi.

"Melayani anak sekolah 5 hari dari 6 hari sebelumnya, kecuali untuk yang sekolah 6 hari dan daerah-daerah 3T dan prevalensi stunting tinggi," katanya.

Selain itu, selama masa libur sekolah, program MBG akan difokuskan untuk ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita agar bantuan gizi tetap tepat sasaran.

Efisiensi di Kantor Pusat

Dihubungi terpisah, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang mengatakan pemangkasan ini akan berdampak pada bagian pengadaan di kantor pusat.

"Pemangkasan untuk pengadaan yang tidak berkait dengan jumlah penerima manfaat," kata Nanik kepada detikcom, Minggu (24/05).

"Selain pengadaan, yang dikurangi adalah perjalanan dinas, acara-acara di hotel. Pokoknya operasional hanya tinggal gaji karyawan saja," sambungnya.

Nanik menambahkan, penyesuaian ini telah dilakukan oleh BGN saat ini. Dirinya menegaskan tidak ada lagi pengadaan-pengadaan untuk kantor pusat.

"Yang berkurang operasional di kantor pusat dan pengadaan-pengadaan," tegasnya.

Meskipun anggaran dipotong oleh Kementerian Keuangan, Nanik mengatakan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak akan terganggu.

Tidak ada perubahan anggaran terkait biaya bahan baku hingga manfaat lain yang diterima SPPG terkait operasional mereka, termasuk gaji pegawai.

Sebelumnya Anggaran MBG Tak Boleh Dipangkas Meski Efisiensi

Sebelumnya  Presiden Prabowo Subianto bersikukuh anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dipotong di tengah langkah efisiensi yang dilakukan saat ini akibat terdampak krisis energi global buntut konflik Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Prabowo beralasan, realokasi anggaran MBG dikhawatirkan akan jadi lahan korupsi.

Hal ini disampaikan Prabowo ketika ditanya oleh Pemimpin Redaksi SCTV dan Indosiar, Retno Pinasti, dalam diskusi bersama sejumlah pengamat dan jurnalis di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

"Saya akan bertahan sedapat mungkin (untuk menjalankan program MBG). Daripada uang-uang dikorupsi, lebih baik rakyat saya bisa makan," katanya dalam diskusi tersebut dikutip dari YouTube Najwa Shihab, Sabtu (21/3/2026).

Prabowo mengungkapkan tetap dilakukannya program MBG karena dirinya enggan untuk melihat adanya anak-anak yang kurang gizi dan menderita stunting.

"Saya lihat ketika kampanye (pilpres) sekian kali, di desa-desa anak umur 11 tahun, badannya anak empat tahun," katanya.

Dia merasa keputusannya ini merupakan pilihan yang benar.

Prabowo juga mengatakan bahwa tidak perlu adanya pemotongan anggaran MBG.
"Saya yakin di jalan yang benar. Uang kita ada. Saya pertaruhkan kepemimpinan saya," tegasnya.

Prabowo mengatakan masih banyak pos anggaran selain MBG yang bisa dipangkas di tengah krisis Timur Tengah.
 
Di sisi lain, ia menjelaskan bahwa program MBG adalah investasi bagi sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

"Masih banyak penghematan lain yang bisa kita lakukan. Kita sudah exercise dan kita sudah lakukan penghematan di berbagai bidang," tegasnya.

Anggaran MBG dan Kopdes Merah Putih Tidak Kena Efisiensi
 
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan bahwa MBG tidak masuk dalam program yang terkena efisiensi anggaran.

Selain MBG, ada pula program Prabowo lainnya yang tidak terkena pemangkasan anggaran, yakni Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

"Tidak (anggaran MBG dan Kopdes tidak akan dikurangi). Kita kan justru lebih memilih untuk mengurangi belanja-belanja yang menurut kita kurang produktif atau kurang berdampak," tegas dia.

Prasetyo mengatakan efisiensi dilakukan dalam rangka agar defisit APBN tidak melambung di atas tiga persen serta buntut adanya konflik di Timur Tengah.
 
Dia mengungkapkan pemangkasan anggaran akan dilakukan terhadap belanja negara yang dinilai tidak mendesak.

"Contoh perjalanan dinas, perjalanan dinas luar negeri. Itu terus kami perketat," ujarnya usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawalan Program Strategis Presiden Prabowo Subianto di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta, Rabu (18/3/2026).

Prasetyo menjelaskan pertimbangan relokasi anggaran tidak hanya terkait konflik Iran dengan AS dan Israel.

"Itu (konflik Iran dengan AS dan Israel), kebetulan ya, kita tadinya tidak menduga akan ada perang atau ada eskalasi," tegasnya.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Dia mengatakan efisiensi anggaran tidak menyentuh program prioritas yang sudah ditetapkan.

"Program unggulan tidak ada yang diubah. Semua tetap berjalan karena itu investasi jangka panjang,” ujar Airlangga di kantornya, Senin (16/3/2026).

Menurutnya, langkah efisiensi yang sedang dihitung pemerintah bisa beragam dari berbagai pos belanja kementerian dan lembaga.
 
“Sedangkan efisiensi itu bisa macam-macam bisa dari belanja jasa, belanja perjalanan dinas, belanja aparatur, belanja peralatan,” tuturnya. 

Meskipun program unggulan tidak ada yang diubah di tengah efisiensi, Airlangga menyebut, tetap akan dilakukan berbagai optimalisasi pada program-program unggulan.

“Anggaran program unggulan tidak dipotong. Optimalisasi ada, optimalisasi artinya kan ada potensi penambahan anggaran dari semua sektor. Nah potensi penambahan anggaran itu yang dioptimalisasi dari berbagai KL kan ada potensi peningkatan anggaran, nah itu yang kita optimalisasi,” tuturnya. 

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com