Anggaran Program MBG Dipangkas Rp67 Triliun, Kepala BGN Dadan Hindayana Buka Suara

Ringkasan Berita:

• Dadan Hindayana jelaskan anggaran MBG 2026 dipangkas Rp67 triliun.
• Dana MBG kini tersisa Rp268 triliun dari total awal Rp335 triliun.
• Layanan makan bergizi untuk siswa diubah jadi 5 hari per pekan.
• Efisiensi dilakukan pada pengadaan, perjalanan dinas, dan operasional kantor pusat BGN.
• Pemerintah memastikan operasional SPPG dan program prioritas MBG tetap berjalan.

TRIBUNBENGKULU.COM - Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menjelaskan soal pemangkasan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 yang mencapai Rp67 triliun.

Penyesuaian anggaran tersebut dilakukan setelah adanya arahan Presiden Prabowo Subianto terkait optimalisasi penggunaan anggaran negara.

Dari total anggaran awal sebesar Rp335 triliun, kini dana yang disiapkan sementara untuk program MBG tersisa Rp268 triliun.

Dadan Hindayana menjelaskan bahwa dana Rp67 triliun sebelumnya merupakan cadangan yang berada di pos Anggaran Bendahara Umum Negara atau BA BUN.

"UU APBN BGN 2026 adalah Rp268 triliun, sementara yang Rp67 triliun adalah dana cadangan di BA BUN. Jadi dana cadangan itu menjadi tidak dihitung lagi. Artinya BGN harus fokus mengelola anggaran yang Rp268 triliun," kata Dadan.

Penyesuaian Program MBG

Efisiensi tersebut membuat pemerintah harus menyesuaikan pola distribusi program MBG di berbagai wilayah Indonesia.

Salah satu perubahan yang diterapkan adalah layanan makan bergizi bagi anak sekolah yang kini diberikan selama lima hari dalam sepekan.

Namun kebijakan itu tidak berlaku bagi sekolah dengan jadwal enam hari belajar, termasuk wilayah 3T dan daerah dengan angka stunting tinggi.

"Melayani anak sekolah 5 hari dari 6 hari sebelumnya, kecuali untuk yang sekolah 6 hari dan daerah-daerah 3T dan prevalensi stunting tinggi," katanya.

Selain itu, selama masa libur sekolah, program MBG akan difokuskan untuk ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita agar bantuan gizi tetap tepat sasaran.

Efisiensi di Kantor Pusat

Dihubungi terpisah, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang mengatakan pemangkasan ini akan berdampak pada bagian pengadaan di kantor pusat.

"Pemangkasan untuk pengadaan yang tidak berkait dengan jumlah penerima manfaat," kata Nanik kepada detikcom, Minggu (24/05).

"Selain pengadaan, yang dikurangi adalah perjalanan dinas, acara-acara di hotel. Pokoknya operasional hanya tinggal gaji karyawan saja," sambungnya.